Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BKKBN Sulsel) sedang berupaya mengatasi stunting dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pendamping. Target mereka adalah menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Salah satu langkah yang dilakukan BKKBN adalah dengan memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah terbentuk di lapangan.
Kepala BKKBN Sulsel, Shodiqin, menjelaskan bahwa pelatihan untuk meningkatkan SDM pendamping telah dilakukan melalui Training of Trainer (ToT). Pelatihan tersebut dilakukan secara virtual maupun tatap muka oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BKKBN. Harapannya, pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan Tim Pendamping Keluarga dalam memberikan pemahaman dan edukasi kesehatan serta pola gizi anak kepada keluarga.
Fasilitator TPK yang terdiri dari BKKBN provinsi, penyuluh KB, IBI, dan PKK diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarkan informasi dan materi kepada TPK di daerah. Hal ini penting mengingat stunting adalah masalah lintas sektor yang penanganannya harus melibatkan kerja sama lintas sektor. Tim Pendamping Keluarga di lapangan akan bertanggung jawab dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan skrining pencegahan stunting kepada empat kelompok sasaran, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita khususnya anak di bawah dua tahun.
Menurut Shodiqin, keempat kelompok sasaran ini merupakan kelompok yang paling berisiko mengalami stunting. Oleh karena itu, TPK akan melakukan pendataan dan pendampingan terhadap kelompok sasaran tersebut. TPK juga akan memfasilitasi kelompok sasaran untuk mendapatkan pelayanan rujukan dan bantuan sosial guna meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang menghambat pertumbuhan tubuh dan otak. BKKBN Sulsel berharap upaya yang dilakukan dapat membantu menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.
