BPBD Probolinggo Catat 30 Desa Terdampak Krisis Air Bersih hingga Akhir Oktober 2023
Krisis air bersih masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Hingga akhir Oktober 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat 30 desa di wilayah itu terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Dampaknya tidak kecil: puluhan dusun dan ribuan warga ikut merasakan sulitnya akses air untuk kebutuhan sehari-hari.
51 Dusun di 14 Kecamatan Masuk Daftar Terdampak
Petugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Probolinggo, Silvia Verdiana, menyebut hasil rekapitulasi data menunjukkan ada 51 dusun yang tersebar di 30 desa pada 14 kecamatan terdampak krisis air bersih. Kecamatan yang masuk daftar itu meliputi Tegalsiwalan, Wonomerto, Banyuanyar, Tongas, Bantaran, Kuripan, Sukapura, Lumbang, Leces, Paiton, Besuk, Gading, Kotaanyar, dan Tiris.
“Kami mendistribusikan air bersih berdasarkan permohonan dari pemerintah desa setempat dan hasil kaji awal Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana,” kata Silvia di Probolinggo, Senin.
Lebih dari 61 Ribu Jiwa Terdampak
Menurut catatan BPBD, jumlah warga yang terdampak di belasan kecamatan tersebut mencapai 61.371 jiwa atau 20.942 kepala keluarga (KK). Sejak awal Juni hingga akhir Oktober 2023, BPBD telah melakukan 260 kali distribusi air bersih sebagai langkah tanggap darurat.
Selama periode itu, bantuan yang disalurkan mencapai 1.472.000 liter air bersih. Selain itu, BPBD juga menyalurkan 13 tandon air dan 37 jerigen untuk membantu kebutuhan penyimpanan air di titik-titik terdampak.
Penanganan Darurat dan Waspada Kekeringan
Silvia menjelaskan, jumlah daerah terdampak kekeringan dari tahun ke tahun memang tidak selalu sama. Kondisinya bisa berubah mengikuti sejumlah faktor, seperti menurunnya volume air, mengeringnya sumber mata air, tidak adanya cadangan air, hingga persoalan infrastruktur pendukung.
Untuk saat ini, upaya yang dilakukan masih berfokus pada distribusi air bersih, penyaluran logistik kekeringan, serta pemantauan di wilayah yang berisiko tinggi. Menurutnya, langkah lanjutan tetap diperlukan, termasuk kajian ulang terhadap faktor-faktor yang memicu kekeringan pada 2023.
Ia juga mengingatkan warga agar lebih bijak menggunakan air, terutama dengan memprioritaskan kebutuhan minum, memasak, dan kebutuhan dasar lain. Masyarakat diminta ikut memitigasi risiko kekeringan dengan menanam pohon di kawasan rawan, memperbanyak daerah resapan air, dan menerapkan budaya konservasi. Warga pun diminta segera melapor ke pemerintah desa jika muncul tanda-tanda potensi bencana kekeringan atau kondisi darurat lain di lingkungan sekitar.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
