Kasus dugaan tunggakan gaji pekerja outsourcing di Kalimantan Barat kembali memantik sorotan. Di tengah layanan kebersihan dan keamanan yang tetap berjalan di sejumlah instansi, muncul keluhan dari karyawan PT BMK dan PT KJ yang disebut belum menerima hak mereka sebagaimana mestinya. Perusahaan yang menangani jasa cleaning service dan satpam itu kini disorot karena diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga mantan Gubernur Kalbar.
Gaji Disebut Tak Dibayar Sejak Januari 2024
Berdasarkan laporan tim media Kalbar serta informasi yang dihimpun, sejumlah pekerja mengaku gaji mereka belum dibayarkan sejak Januari 2024. Bahkan, ada keterangan yang menyebut sebagian karyawan telah menunggu haknya hingga lima tahun tanpa kejelasan pembayaran. Kondisi ini membuat para pekerja berada dalam posisi serba sulit, apalagi pekerjaan mereka tetap dibutuhkan di lapangan.
Keluhan itu tidak berhenti pada persoalan upah. Sejumlah pekerja juga disebut mengalami tekanan ketika mencoba menyampaikan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalbar. Ada laporan mengenai intimidasi dan ancaman, sehingga upaya mencari penyelesaian justru menambah beban bagi para karyawan.
Upaya Lapor ke Disnaker Tak Berujung Jelas
Sejumlah laporan yang sudah disampaikan ke instansi terkait disebut belum menghasilkan solusi yang terang. Dalam perkembangan yang disorot sumber tersebut, beberapa karyawan justru mengaku diberhentikan secara sepihak setelah menyuarakan persoalan gaji. Situasi ini memperlihatkan betapa rentannya posisi pekerja outsourcing ketika berhadapan dengan perusahaan yang diduga tidak menuntaskan kewajibannya.
Di sisi lain, isu ini ikut menyeret nama pejabat di lingkungan Pemda Kalbar. Disebutkan bahwa sejumlah asisten, kepala biro, dan kepala dinas tidak berani menolak perusahaan outsourcing tersebut karena adanya hubungan saudara dan keluarga dengan pimpinan perusahaan. Kondisi itu membuat penanganan masalah dinilai berjalan lambat dan penuh kehati-hatian.
Tekanan Relasi Keluarga Jadi Sorotan
Selain soal hak pekerja, kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih besar tentang transparansi dan keberanian mengambil sikap ketika relasi kekeluargaan diduga ikut memengaruhi keputusan. Di tengah kabar tunggakan gaji, publik kini menyoroti bagaimana perusahaan outsourcing seperti PT BMK dan PT KJ bisa tetap beroperasi tanpa kejelasan penyelesaian terhadap para pekerjanya.
Sampai saat ini, persoalan tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya, terutama bagi para karyawan yang berharap pembayaran gaji mereka segera diselesaikan tanpa tekanan dan tanpa kehilangan pekerjaan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
