Kepemimpinan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang resmi berganti pada Senin (1/4), saat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, hadir langsung dalam agenda serah terima jabatan sekaligus purna tugas kepala lapas. Momen ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi juga menjadi penanda arah baru bagi penguatan pembinaan dan tata kelola pemasyarakatan di Ketapang.
Pesan Tito: Kinerja Harus Terus Naik
Dalam kegiatan tersebut, Sugiharto menyerahkan tugas kepada Pelaksana Tugas Kepala Lapas Ketapang, Raja M. Ismael Novadiansyah, yang juga menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Pontianak. Tito menekankan bahwa jajaran pemasyarakatan tidak boleh berjalan di tempat. Menurutnya, inovasi, disiplin kerja, dan peningkatan kinerja harus menjadi bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sugiharto yang memasuki masa purna tugas. Tito menegaskan bahwa pensiun bukan berarti berhenti berkarya. Sebaliknya, masa itu tetap bisa diisi dengan aktivitas yang produktif dan sikap yang memberi teladan bagi lingkungan sekitar.
Plt Diminta Lanjutkan Program dan Perkuat Konsolidasi
Kepada pejabat baru, Tito memberi arahan agar program yang sudah berjalan tidak hanya diteruskan, tetapi juga diperkuat. Ia meminta adanya konsolidasi internal dengan seluruh jajaran, sekaligus kolaborasi yang lebih erat dengan aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar tetap berjalan tertib dan terarah.
Tito menyoroti tiga kunci Pemasyarakatan Maju yang harus dijaga, yakni deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, pemberantasan narkoba, serta sinergi dengan aparat penegak hukum. Tiga hal itu disebutnya sebagai fondasi utama agar lapas mampu bekerja lebih efektif dan responsif terhadap tantangan di lapangan.
Target Zona Integritas Jadi Sorotan
Di hadapan jajaran yang hadir, Tito juga mengingatkan pentingnya kesiapan menuju Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK, hingga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Menurutnya, capaian itu bukan sekadar target administratif, melainkan ukuran komitmen pelayanan publik yang harus dibangun secara konsisten dari dalam organisasi.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
