Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto, bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Hernowo Sugiastanto, Kepala Divisi Keimigrasian Arief Munandar, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, mengikuti secara virtual acara pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Zoom Meeting digunakan untuk pelaksanaan upacara pada Jumat (05/04/2024).
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan bahwa rotasi jabatan di organisasi adalah langkah yang positif. Hal ini memberikan kesempatan baru bagi pimpinan untuk mengeksplorasi kreativitas mereka. Yasonna berharap para pimpinan yang baru dilantik akan menjalankan tugas mereka dengan baik, ikhlas, dan bertanggung jawab. Dia juga menginginkan para pimpinan tersebut untuk menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam bekerja.
Yasonna memberikan instruksi kepada Reynhard untuk terus mengawasi seluruh kementerian dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Inspektorat Jenderal. Dia juga meminta Razilu untuk melanjutkan proses penggabungan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi satu politeknik di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Menkumham juga melantik dua Staf Ahli Menteri, Pejabat Fungsional Ahli Utama, serta pimpinan tinggi pratama. Mereka antara lain Ibnu Chuldun sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Sucipto sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Iwan Kurniawan sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama, serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.
Yasonna menekankan pentingnya nilai kejujuran dalam membangun karakter bangsa. Dia juga menekankan agar pejabat meningkatkan pelayanan publik tanpa melakukan pungutan ilegal. Menurut Yasonna, pelayanan publik harus ditingkatkan dengan prinsip kejujuran, responsif terhadap keluhan masyarakat, dan selalu memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
