Ditulis oleh: Henry Subiakto
Dalam dua minggu terakhir, Sidang Mahkamah Konstitusi menunjukkan tanda-tanda bahwa para hakim MK lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan keputusan, baik menolak maupun menerima gugatan. Meskipun sulit untuk menerima gugatan tersebut, terasa sangat berat untuk mengembalikan keadaan dan kejiwaan ke titik sebelum pemilu.
Pemerintah dan pasangan calon 02 terus bergerak maju tanpa mengindahkan kemungkinan adanya diskualifikasi yang diajukan oleh para pemohon. Bahkan Prabowo telah pergi ke Cina dan diterima seolah-olah dia merupakan Presiden.
Mahkamah Konstitusi berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka ingin mengembalikan martabat MK yang tercoreng akibat putusan no. 90 tahun 2023. Namun, di sisi lain, memutuskan untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran dapat menimbulkan kekacauan dan krisis besar. Terutama jika kekacauan tersebut berujung pada Presiden Jokowi mengambil alih kendali, didukung oleh aparat keamanan yang dekat dengan Presiden.
Kemungkinan terbesar adalah MK menolak gugatan untuk meminimalisir risiko kekacauan. Jika terjadi demonstrasi, TNI-Polri sudah siap untuk menghadapinya.
Saat ini, MK meminta 4 Menteri memberikan keterangan tanpa ada pertanyaan dari pemohon. Meskipun pembahasan menjadi datar, kehadiran para menteri menunjukkan bahwa upaya hukum dilakukan secara serius.
Strategi “seeing is believing” digunakan untuk menunjukkan keseriusan dalam upaya membangun negara. Hal yang sama berlaku dalam kerja MK untuk meredakan kekecewaan masyarakat.
Dalam konteks sengketa hasil pemilu, keputusan MK akan mengakui kerja maksimal MK. Protes terhadap hasil putusan akan dianggap mengganggu persatuan dan agenda nasional.
Kondisi politik negara menunjukkan kebobrokan elite politik dan penggunaan hukum sebagai alat politik efektif. Kekuatan rakyat dan demokrasi semakin “tidak berdaya”, dengan masyarakat lebih memikirkan nasib pribadi daripada kerusakan demokrasi.
Kenyataan yang harus diterima adalah catatan buruk dalam sejarah demokrasi di negara ini.
