PONTIANAK — Transformasi layanan pertanahan di Kalimantan Barat kembali dipacu. Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalbar resmi meluncurkan dokumen elektronik pada 12 Kantor Pertanahan se-Kalbar sekaligus menyerahkan sertifikat elektronik kepada masyarakat dalam kegiatan yang digelar di Ruang Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (27/6).
Kalbar Masuk Tahap Lengkap Implementasi Layanan Elektronik
Launching tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dan turut dihadiri Penjabat Gubernur Kalbar, dr. Harisson, M.Kes. Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalbar, Andri Tenri Abeng, menyebut peluncuran 12 kantor pertanahan itu membuat implementasi dokumen layanan elektronik di Kalbar kini mencakup seluruh 14 kabupaten dan kota.
Menurut Andri, langkah ini menjadi bagian dari perubahan besar dalam pelayanan pertanahan yang terus diarahkan ke sistem digital. Ia menegaskan pihaknya membutuhkan dukungan publik agar proses pembenahan layanan bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat.
Sertifikat Elektronik Sudah Diterbitkan 1.820 Lembar
Dalam kesempatan itu, Andri juga menyampaikan bahwa jumlah sertifikat elektronik yang telah diberikan kepada masyarakat serta pemerintah pusat dan daerah di Kalbar telah mencapai 1.820 sertifikat. Ia menyebut, ke depan seluruh sertifikat yang diterbitkan akan diarahkan menjadi elektronik.
Meski begitu, ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap sertifikat manual yang masih dimiliki. “BPN tidak menarik sertifikat manual di masyarakat dan juga sertifikat manual masih berlaku,” ujarnya.
Warga Bisa Datang Langsung ke Kantor Pertanahan
Bagi masyarakat yang ingin mengganti blangko sertifikat menjadi satu lembar atau mengalihkan dokumen dari bentuk analog ke dokumen elektronik, Andri mempersilakan untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan. Ia menilai digitalisasi layanan memang membawa perubahan, namun tetap memerlukan masukan agar kekurangan yang ada bisa segera diperbaiki.
Digitalisasi pertanahan di Kalbar kini diposisikan bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan juga upaya mempercepat layanan dan membangun tata kelola yang lebih tertib. Di tahap ini, dukungan masyarakat menjadi kunci agar transisi menuju layanan elektronik berjalan mulus tanpa mengabaikan kebutuhan publik yang masih beragam.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
