Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi bunga bisa dimanfaatkan perbankan untuk mendukung pendanaan energi terbarukan skala komunitas demi mempercepat transisi energi nasional. Menurut peneliti Center for Economic and Law Studies (Celios), Direktur Eksekutif Bhima Yudhistira mengatakan bahwa perbankan perlu memberikan subsidi bunga untuk penyaluran kredit energi terbarukan skala komunitas dan memperbesar porsi pembiayaan berkelanjutan. Investasi dalam energi terbarukan, seperti pembangkit listrik surya, dianggap semakin kompetitif dan lebih murah dibandingkan dengan energi fosil. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan rencananya untuk menghentikan pembangunan PLTU dalam 15 tahun ke depan. Wicaksono Gitawan dari Lembaga CERAH menyatakan bahwa langkah konkret dari perbankan dalam mendukung transisi energi sangat penting. Sedangkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai memiliki peran vital dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Direktur Eksekutif dari TuK Indonesia, Linda Rosalina, juga menyoroti perlunya definisi yang lebih jelas dalam Taksonomi untuk Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang dikeluarkan OJK. Selain itu, klasifikasi hijau yang hanya mengacu pada sertifikasi perlu lebih diperjelas untuk menghindari adanya ambiguasi dalam mendukung transisi energi yang lebih berkelanjutan.
