Beragam peristiwa hukum yang terjadi pada Minggu (8/12) mencakup beberapa hal menarik. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sebanyak 115 gugatan terkait Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) dalam rentang waktu 3 hingga 6 Desember 2024. Menariknya, total terdapat 86 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 29 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang mendaftarkan perkara PHPKADA ke MK. Adapun Polres Pemalang di Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus suap Harun Masiku yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyebaran edaran ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja KPK. Di sisi lain, Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Kupang dengan modus menjanjikan pekerjaan kepada calon pekerja migran di wilayah provinsi tersebut. Selain itu, petugas Damkartan Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Tim SAR melakukan evakuasi terhadap tiga warga yang meninggal dunia di dalam sumur di Desa Pegandang, Kecamatan Praya Tengah. Terakhir, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengemukakan pandangan terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang diharapkan dapat memberikan peluang untuk mengevaluasi tindakan kepolisian, khususnya dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, melalui pengadilan. Kabar-kabar hukum ini memperkaya informasi seputar kejadian yang terjadi dalam rentang waktu tersebut.
