Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, bertemu Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, untuk membahas peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan transformasi digital pemerintah. Rini menjelaskan bahwa era digital membutuhkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi untuk membangun dan mengelola platform strategis. DPI saat ini diadopsi di dunia dengan fokus pada sistem dasar sebagai basis pembangunan layanan, termasuk Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment.
“DPI serta Use Case Prioritas perlu diperkuat sebagai kunci percepatan demi kesuksesan program-program prioritas Bapak Presiden sepanjang tahun 2025–2029. Hal ini juga akan kami akomodasi dalam revisi berbagai kebijakan yang ada,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta. Platform strategis ini mampu mendukung kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan pemerintah Indonesia sudah memiliki Government Technology (GovTech) bernama INA Digital yang telah merilis secara terbatas tiga produk digital seperti layanan identitas digital terpadu (INApas), portal nasional pelayanan publik (INAku), dan portal nasional administrasi pemerintahan (INAgov).
Dalam pertemuan itu, juga dibahas penguatan peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan untuk penyempurnaan kebijakan dan penerapan selanjutnya melalui revisi terhadap Peraturan Presiden No. 95/2018 dan No. 82/2023 yang menyangkut DPI, mekanisme pendanaan, dan penataan kelembagaan. Rini menyatakan bahwa Kementerian PANRB terus mendorong agar pembangunan layanan digital menuju keterpaduan untuk kemudahan layanan bagi masyarakat, dengan konsep siklus hidup sebagai dasar agar layanan digital pemerintah proaktif, terpersonalisasi, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Rini juga mendorong kolaborasi BPKP dalam mengawal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) dan mengapresiasi dukungan BPKP dalam transformasi digital pemerintah. Plt. Kepala BPKP, M. Yusuf Ateh, menjelaskan bahwa BPKP berserta jajarannya berkomitmen tinggi dalam mengawal transformasi digital pemerintah dengan memberikan dukungan dalam review kebijakan transformasi digital dan pendampingan akuntabilitas keuangan.
