Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan fokus utama membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.
Pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan penyelesaian konstruksi fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) dan lembaga yudikatif. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menciptakan tata kelola yang lengkap yang mencerminkan demokrasi sesuai dengan visi Presiden Prabowo.
Sumber pendanaan pembangunan IKN akan melibatkan APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
Pada tahap awal pembangunan IKN (2022-2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, menara tempat tinggal, sistem air minum, sanitasi, waduk, kantor, dan fasilitas ibadah. Investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun juga sudah terkumpul hingga September 2024.
Pertemuan di Istana Merdeka turut dihadiri oleh beberapa menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Semua pihak sepakat untuk terus mempercepat pembangunan IKN sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.