Upaya membawa pulang buronan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, kini menjadi sorotan di DPR RI. Komisi XIII menilai peluang ekstradisi ke Indonesia tetap terbuka lebar, meski Tannos disebut memiliki paspor Guinea-Bissau. Kunci utamanya, menurut parlemen, ada pada kuatnya hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura yang selama ini terjalin erat.
Komisi XIII Yakin Singapura Tidak Akan Mudah Lepas Tangan
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menilai Singapura akan mempertimbangkan permintaan Indonesia secara serius. Ia berpendapat, kedekatan hubungan kedua negara membuat proses hukum ini tidak semata-mata ditentukan oleh status paspor yang dimiliki Tannos. Dalam pandangannya, Singapura tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan perlindungan untuk menghindari jerat pidana.
Willy juga menyampaikan keyakinan bahwa Kementerian Hukum RI mampu mengawal proses ini hingga Tannos benar-benar dipulangkan. Ia menyebut kerja bersama antara KPK, Kementerian Hukum, dan lembaga penegak hukum lain menjadi faktor penting agar tahapan ekstradisi berjalan lancar dan tidak tersendat di tengah jalan.
Dokumen Ekstradisi Masih Dilengkapi
Di sisi lain, proses administrasi ekstradisi masih terus dipersiapkan. Kementerian Hukum RI disebut sedang melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum permintaan resmi diajukan ke pemerintah Singapura. Tahap ini menjadi penentu karena seluruh berkas harus disusun lengkap agar proses dapat bergerak cepat.
Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas juga menyatakan optimistis bahwa permintaan Indonesia akan mendapat respons positif dari Singapura. Alasannya, Paulus Tannos merupakan WNI dan dugaan tindak pidana yang menjeratnya terjadi di Indonesia. Dengan dasar itu, pemerintah berharap proses hukum bisa segera berlanjut tanpa hambatan berarti.
Target Penyelesaian Sebelum 3 Maret 2025
Harapan agar ekstradisi ini tuntas sebelum 3 Maret 2025 kini menjadi titik perhatian. Meski prosesnya masih berada pada tahap pengajuan, optimisme dari DPR dan pemerintah menunjukkan ada dorongan kuat agar kasus ini tidak berlarut-larut. Dalam kasus sebesar ini, kecepatan dan kelengkapan dokumen menjadi sama pentingnya dengan diplomasi yang menyertainya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
