Sistem demokrasi dipilih sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Demokrasi dianggap lebih menghormati hak-hak warga negara daripada sistem lainnya. Hal ini disebabkan oleh prinsip kedaulatan rakyat yang sangat dijunjung tinggi dalam demokrasi. Sistem ini juga memungkinkan terciptanya hubungan yang baik antara pemimpin dan warganya melalui proses pemilihan langsung. Namun, realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tersebut masih sangat jauh dari harapan. Banyak kepala daerah terpilih yang terlibat dalam praktik korupsi, tidak memenuhi janji-janji kampanye, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan kesejahteraan warga.
Data menunjukkan bahwa jumlah kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan banyak kasus yang melibatkan praktik suap, jual-beli jabatan, dan penyalahgunaan anggaran. Proses pilkada sendiri juga dinilai memiliki berbagai anomali mulai dari rekomendasi calon yang diduga transaksional, biaya politik yang tinggi, hingga intervensi yang dilakukan oleh anggota DPRD setelah pemilihan berlangsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pemimpin yang terpilih melalui pilkada sering terlibat dalam kasus korupsi dan mengapa demokrasi langsung tidak selalu mampu menghadirkan kesejahteraan bagi warga.
Selain itu, faktor lain yang juga berkontribusi terhadap korupsi kepala daerah adalah keterbatasan pendapatan resmi yang diterima oleh mereka dan budaya politik masyarakat yang masih rendah. Jika tidak ada perubahan dalam proses pilkada, penurunan biaya politik, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya prinsip demokrasi, kondisi ini dapat terus berlanjut. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan refleksi bersama, terutama dari para pemangku kebijakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut.
