Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengumumkan pernyataan terkait skandal korupsi dalam ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Kejaksaan Agung telah melakukan penyelidikan yang mengungkap dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat komitmen dalam memerangi korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun BUMN. Pemerintah mendukung sepenuhnya tindakan hukum Jaksa Agung, sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk memberantas korupsi. Reformasi dan peningkatan tata kelola perusahaan di Pertamina sangat diperlukan untuk memastikan integritas dan profesionalisme perusahaan.
Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, oleh karena itu pemerintah mendukung upaya membersihkan perusahaan ini dari praktik yang merugikan. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara serta memprioritaskan kepentingan publik. Semua upaya ini dilakukan demi memastikan Pertamina muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan.
Upaya pembersihan dan reformasi ini merupakan bagian dari tekad pemerintah dalam menegakkan aturan dan memastikan kepentingan rakyat selalu menjadi yang utama. Semua langkah ini diambil untuk memastikan Pertamina tetap menjadi aset nasional yang memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian Indonesia, sekaligus memberikan contoh tata kelola perusahaan yang baik.
