Reformasi Intelijen di Indonesia
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi topik perdebatan penting, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Dua aspek krusial yang menjadi tantangan dalam Reformasi Intelijen Indonesia adalah manajemen sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif.
Dalam diskusi di Universitas Bakrie, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kerangka Reformasi Intelijen Indonesia. Menurutnya, pengawasan yang ada saat ini belum cukup independen dan akuntabel.
“Diperlukan pemikiran model pengawasan intelijen yang lebih mandiri dan transparan,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diselenggarakan pada Kamis (20/3/2025).
Pentingnya Pengawasan yang Akuntabel
Seperti yang disampaikan oleh Aditya, Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, juga memberikan penekanan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen harus tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas. Reformasi intelijen Indonesia tidak akan berjalan optimal tanpa adanya mekanisme kontrol yang jelas.
“Meskipun aspek transparansi intelijen memiliki keterbatasan, prinsip akuntabilitas harus dikedepankan untuk kontrol yang demokratis,” tegas Rizal.
Ia juga menambahkan bahwa tim pengawas intelijen idealnya memiliki wewenang penyelidikan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam operasionalnya.
Perkembangan dan Adaptasi Lebih Lanjut di BIN
Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, dalam diskusi yang sama, mengamati bahwa BIN telah mengalami kemajuan yang signifikan. Ia mencatat penambahan deputi baru seperti siber dan komunikasi serta informasi sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis.
Saat ini, BIN memiliki total sembilan deputi yang bertugas mengelola berbagai aspek intelijen. Namun, ada keprihatinan bahwa budaya kerja intelijen semakin terbuka, tidak sesuai dengan prinsip kerahasiaan yang mendasar. Hal ini ditegaskan oleh jurnalis Andhika, yang menganggap bahwa keterbukaan ini harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam berbagi informasi rahasia.
“Intelijen seharusnya tetap menjaga kerahasiaan operasionalnya, tidak semakin terbuka seperti sekarang,” tegas Andhika.
Ia juga mencatat minimnya partisipasi masyarakat sipil dalam struktur BIN, yang secara idealnya dapat memberikan wawasan tambahan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional.
Ancaman Siber dan Ketergantungan Teknologi Asing
Dalam era digital, ancaman siber menjadi salah satu fokus utama reformasi intelijen Indonesia. Diyauddin dari Maha Data Lab 45, menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing dalam ranah intelijen. Penggunaan teknologi luar negeri meningkatkan risiko keamanan nasional.
“Dengan terus menggunakan teknologi asing, risiko kebocoran data dan infiltrasi semakin tinggi,” ungkap Diyauddin.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Yamora dari FISIP UI, yang menegaskan perlunya langkah konkret dalam mengatasi ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data. Reformasi intelijen harus fokus tidak hanya pada pengawasan institusi, tetapi juga meningkatkan kapasitas teknologi dalam negeri.
“Ancaman siber tidak boleh diremehkan. Kita harus segera menghadapi potensi ancaman ini dengan serius,” pungkasnya.
Membangun Intelijen yang Terbuka dan Adaptif
Diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan dari Universitas Bakrie menegaskan bahwa reformasi intelijen di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Dari aspek pengawasan, diperlukan model yang lebih mandiri dan akuntabel agar intelijen terus beroperasi dalam koridor demokrasi.
Perkembangan BIN dalam menghadapi tantangan siber dan teknologi menunjukkan bahwa reformasi lembaga telah berlangsung, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan sistem intelijen yang tangguh, profesional, dan selaras dengan prinsip demokrasi.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
