Pemerintah Indonesia akan menghapus sistem seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai tahun 2025, sebagai bagian dari reformasi kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai masalah yang terjadi dalam rekrutmen tenaga honorer. Salah satu alternatif yang muncul adalah penggunaan outsourcing sebagai solusi pengganti tenaga honorer dan PPPK, setelah sistem PPPK dianggap tidak sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di instansi pemerintah.
Dengan penghapusan jalur PPPK, pemerintah mengusulkan sistem seleksi ASN yang lebih terintegrasi, dengan masa kontrak PPPK yang dapat berlangsung hingga usia pensiun dan rencana pemberian hak pensiun yang setara dengan PNS. Namun, tidak semua tenaga honorer dapat terserap dalam formasi ASN yang terbatas, sehingga muncul wacana tentang penggunaan outsourcing sebagai alternatif.
Alasan yang mendukung penggunaan outsourcing antara lain efisiensi anggaran, fleksibilitas, dan responsif terhadap kebutuhan teknis. Namun, terdapat juga pendapat yang tidak setuju dengan outsourcing, karena dinilai tidak menjamin kesejahteraan pekerja, menciptakan ketidakpastian kerja, dan berpotensi menurunkan kualitas layanan publik. Penghapusan PPPK juga berdampak langsung pada jutaan tenaga honorer yang harus bersaing dalam seleksi terbuka yang lebih kompetitif.
Pemerintah memberikan jaminan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap tenaga honorer, namun belum optimalnya pendataan tenaga non-ASN menjadi kendala utama. Banyak pihak, termasuk serikat pekerja dan lembaga advokasi buruh, menginginkan agar pemerintah terus mengevaluasi kebijakan ini secara mendalam, serta melakukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga keberhasilan implementasi kebijakan baru tersebut. Sebagai kesimpulan, pemilihan solusi seperti outsourcing harus selektif dan proporsional, dengan tetap memberikan prioritas pada sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan untuk diisi oleh ASN.
