Presiden Prabowo Subianto merespons langsung tudingan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa kedekatannya dengan Jokowi bukan berarti dirinya berada di bawah kendali siapa pun. Ia juga menekankan bahwa hubungan baik dengan para pendahulu justru penting dijaga, termasuk dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Prabowo: Konsultasi dengan Mantan Presiden adalah Hal yang Wajar
Prabowo menyampaikan bahwa meminta pandangan dari para mantan kepala negara adalah langkah yang masuk akal, mengingat mereka memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pemerintahan. Menurutnya, seorang presiden tidak perlu merasa rendah jika berdiskusi dengan para pendahulu, selama tujuan akhirnya adalah kepentingan bangsa. Ia bahkan sempat berkelakar ingin menghadap Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, namun mengakui hal itu tidak mungkin dilakukan karena Gus Dur telah wafat.
Pernyataan itu sekaligus menjadi bantahan atas narasi yang belakangan berkembang di ruang publik. Prabowo tampak ingin menegaskan bahwa keputusan pemerintah tetap berada dalam kendali dirinya sebagai kepala negara, bukan di tangan pihak lain.
Singgung Isu Ijazah Jokowi di Tengah Sorotan Politik
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung isu ijazah yang kini kembali menyeret nama Jokowi. Meski tidak merinci lebih jauh, komentar itu memperlihatkan bahwa dinamika politik di sekitar mantan presiden masih ikut mewarnai percakapan publik saat ini. Di tengah berbagai spekulasi, Prabowo memilih menempatkan isu tersebut sebagai bagian dari realitas politik yang tidak bisa dihindari.
Di sisi lain, keberadaan Jokowi dalam perbincangan politik nasional juga menjadi latar yang membuat tudingan terhadap Prabowo semakin ramai dibahas. Namun, melalui pernyataan terbukanya, Prabowo tampak berusaha mengakhiri kesan bahwa hubungan keduanya bersifat subordinatif.
Sidang Kabinet Bahas Kesiapan Jelang Idul Fitri
Prabowo kemudian memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta seluruh jajaran menteri dan kepala badan. Ini merupakan Sidang Kabinet Paripurna ketiga yang digelar sepanjang tahun ini.
Sejumlah pejabat turut mengikuti agenda tersebut, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Menteri Pertanian, dan Menteri Desa. Pertemuan itu menjadi bagian dari persiapan pemerintah menghadapi perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, sebuah momentum yang biasanya menuntut koordinasi lintas sektor agar layanan publik dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
