Di tengah meningkatnya tensi geopolitik di luar angkasa, penting bagi Indonesia untuk segera merumuskan strategi kemandirian antariksa nasional yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, namun juga memastikan kepentingan jangka panjang negara. Pemikiran ini disampaikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP Universitas Indonesia (UI) dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” pada Selasa (27/5).
Kelompok yang terlibat dalam acara ini mencakup berbagai tokoh dari lembaga parlemen, kementerian, militer, akademisi, hingga media, yang menyoroti pentingnya menghadapi tantangan global dengan strategi antariksa.
Sebagai pembicara utama, Profesor Thomas Djamaluddin dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan mantan Kepala LAPAN, menekankan bahwa penguasaan teknologi luar angkasa adalah syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing nasional.
Indonesia, yang telah memulai perjalanan program keantariksaan sejak era 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit sendiri, dihadapkan pada tantangan serius dalam hal tata kelola, pembiayaan, dan arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke BRIN,” kata Prof. Djamaluddin.
Dalam konteks tersebut, kegiatan antariksa menjadi bagian penting dalam strategi nasional Indonesia untuk menghadapi kompetisi global yang tengah berkembang pesat di bidang ekonomi antariksa.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI AU, juga mengingatkan bahwa kepentingan antariksa kini setara dengan pentingnya melindungi kepentingan di darat, laut, dan udara. Ia menyoroti efek langsung dari militerisasi orbit terhadap kedaulatan dan pertahanan negara.
Dari sudut pandang sektor sipil, Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada negara lain dalam hal akses data dan peluncuran satelit. Ia mendukung pembangunan ekosistem antariksa nasional secara menyeluruh, serta pengembangan konstelasi satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) untuk mendukung ekonomi dan layanan publik.
Menurutnya, teknologi antariksa merupakan solusi yang cost-effective bagi negara kepulauan seperti Indonesia, selama didukung oleh regulasi yang jelas dan komitmen pemerintah yang kuat.
Untuk itu, Dukungan politik juga menjadi perhatian utama. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, menyatakan bahwa sektor antariksa merupakan indikator penting dalam kekuatan geopolitik dan ekonomi global.
Sektor ini belum menjadi prioritas secara politis karena dampaknya belum dirasakan langsung oleh masyarakat seperti bidang pendidikan atau kesehatan. Meskipun demikian, DPR mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN) sebagai dasar hukum penguatan antariksa nasional.
Sebagai Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa di Bappenas, Yusuf Suryanto, menekankan perlunya kerangka pembiayaan yang kuat dan konsistensi lintas sektor agar antariksa dapat menjadi bagian integral dari strategi nasional Indonesia.
Sektor antariksa sudah menjadi proyek strategis nasional dalam RPJPN 2025-2045, tetapi diperlukan kolaborasi, koordinasi pembangunan, dan dukungan fiskal yang jelas untuk mewujudkannya. Tanpa itu, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara tetangga.
Selain itu, diskusi juga melibatkan beragam perspektif kritis dari peserta. Mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) turut mengangkat isu minimnya dukungan politik terhadap sektor antariksa. Dave Laksono mengakui bahwa tantangan utamanya terletak pada tingkat kesadaran publik dan keinginan politik terhadap sektor ini.
Arif Nurhakim dari Pusat Riset Teknologi Roket BRIN juga memberikan sinyal positif bahwa pembangunan lembaga antariksa nasional yang lebih berkelanjutan sedang dalam proses perancangan.
Kesimpulan dari diskusi tersebut adalah bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam kompetisi antariksa global. Dibutuhkan strategi nasional yang komprehensif, lintas sektor, dan berjangka panjang agar Indonesia mampu berdaulat dan kompetitif dalam era ekonomi antariksa yang semakin ketat.
Sumber: Kemandirian Antariksa Indonesia Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional: Strategi Menghadapi Rivalitas Global Di Era Ekonomi Antariksa
Sumber: Menggapai Bintang Dengan Strategi Bumi: Urgensi Kebijakan Antariksa Nasional Indonesia
