Kemandirian Antariksa Indonesia menjadi fokus utama dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh CIReS, LPPSP, FISIP UI. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor untuk menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN, menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa menjadi syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini dihadapkan pada tantangan besar terkait lemahnya tata kelola program antariksa dan terbatasnya pendanaan. Perlu langkah strategis agar Indonesia tidak tertinggal dalam ekonomi global yang diproyeksi mencapai triliunan dolar. Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menyoroti bahwa ruang antariksa merupakan domain strategis yang mempengaruhi pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Untuk itu, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu direvitalisasi untuk menjawab tantangan fragmentasi kelembagaan. Tanpa koordinasi strategis, Indonesia berisiko mengulang kegagalan pengelolaan FIR seperti yang terjadi puluhan tahun lalu. Kemandirian antariksa adalah prasyarat strategis bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan kerjasama internasional, penguatan start-up lokal, dan regulasi yang konsisten sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menekankan bahwa antariksa telah menjadi indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. Penguasaan antariksa menjadi pilar ketahanan nasional strategis untuk membangun pertahanan yang adaptif dan ketahanan digital yang aman. DPR RI telah mendorong RUU PRUN untuk memperkuat kedaulatan vertikal dalam tata kelola antariksa yang strategis dan adaptif. Yusuf Suryanto dari Bappenas menyoroti bahwa kemandirian antariksa memerlukan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Dalam kerangka RPJPN 2025–2045, implementasi proyek strategis nasional menuntut kolaborasi lintas aktor dan keberpihakan fiskal yang nyata. Fredy B.L. Tobing dan Asra Virgianita dari FISIP UI menekankan bahwa antariksa harus menjadi bagian dari diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional. Pembangunan kemandirian antariksa Indonesia perlu dukungan politik yang kuat dan kejelasan regulasi dari pemerintah. Para peserta diskusi juga menggarisbawahi perlunya kerjasama dengan pihak swasta untuk pembiayaan pengembangan industri antariksa. Diskusi ini menegaskan urgensi kemandirian antariksa Indonesia sebagai pilar kedaulatan dan daya saing global di abad ke-21.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
