Proses pemakzulan presiden atau wakil presiden bukanlah hal yang dianggap sepele, namun melibatkan prosedur hukum yang telah diatur secara jelas dalam konstitusi Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), proses pemakzulan dimulai dengan usulan di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan akhir di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden menurut UUD 1945 melibatkan langkah-langkah yang ketat dan berlapis. Mulai dari usulan pemberhentian yang diajukan oleh DPR kepada MPR, pemeriksaan oleh MK terkait dugaan pelanggaran hukum, hingga keputusan akhir yang diambil oleh MPR setelah mendapatkan rekomendasi dari MK.
Proses pemakzulan ini dirancang untuk menjaga stabilitas negara dan memastikan bahwa penghentian presiden atau wakil presiden hanya terjadi jika ada pelanggaran serius terhadap hukum atau ketentuan konstitusi. Oleh karena itu, mekanisme ini memerlukan keterlibatan DPR sebagai pengusul, MK sebagai lembaga penilai dugaan pelanggaran, dan MPR sebagai pengambil keputusan akhir.
Secara keseluruhan, prosedur pemakzulan presiden dan wakil presiden menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum dan konstitusi dalam menentukan nasib pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di negara. Proses ini menegaskan bahwa pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti tahapan hukum yang ketat dan sesuai dengan konstitusi.
