Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, kritik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena tidak efisien dan terlalu bergantung pada modal pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), yang dianggap menghambat pembangunan infrastruktur nasional. Prabowo menegaskan perlunya melibatkan lebih banyak perusahaan sektor swasta, baik domestik maupun internasional, dalam pembangunan infrastruktur dengan pendekatan modern dan efisien. Dia juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang ramah dan mudah untuk menarik investasi swasta. Untuk mendukung proyek infrastruktur strategis, pemerintah telah meluncurkan Danantara, lembaga investasi kedaulatan Indonesia. Prabowo menjamin investor asing bahwa mereka dapat berinvestasi di Indonesia tanpa ragu, karena pemerintah akan turut terlibat dalam proyek dengan kontribusi keuangan yang nyata. Fokusnya adalah memastikan kolaborasi dengan investor swasta atau asing dilakukan dengan keyakinan, di mana pemerintah akan menyumbang dengan persentase yang signifikan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada mitra asing.
