Pemerintah harus mempertimbangkan ulang penggunaan aparat kepolisian dalam Satuan Tugas (Satgas) Pangan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha pangan. Menurut pengamat pertanian Khudori, pendekatan keamanan dalam urusan ekonomi bisa membuat pelaku usaha merasa terancam dan tidak stabil. Satgas Pangan Polri yang terlalu dominan seharusnya memastikan distribusi pangan lancar dari hulu ke hilir, bukan membuat ketidakpastian di sektor pangan. Khudori menyarankan agar kewenangan pengawasan dan penegakan hukum di sektor pangan dikembalikan kepada lembaga yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di Kementerian Perdagangan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas pasar tanpa mengganggu iklim usaha yang kondusif.
