Kasus beras oplosan premium saat ini menjadi perhatian Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Mohammad Choirul Anam menduga kasus ini melibatkan produsen besar karena berkaitan dengan persoalan pangan masyarakat Indonesia. Menurut Anam, ketika kasus melibatkan masalah pangan, selalu memiliki dampak yang signifikan. Kompolnas telah berdiskusi dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus terkait kasus beras premium oplosan ini. Mereka masih dalam proses investigasi dan belum mengungkap detail terkait oplosan beras.
Anam menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap masalah pangan ini karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dia juga menegaskan bahwa pelaku di balik kasus ini harus ditindak tegas, tidak hanya terkait dengan beras tetapi juga kemungkinan kebutuhan pokok lainnya. Anam meminta agar masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja secara akuntabel dalam mengungkap kasus ini. Terlebih lagi, aspek ekonomi dan dampak inflasi juga perlu dipertimbangkan dalam penanganan kasus ini.
Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri telah memeriksa beberapa produsen beras terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Beberapa produsen seperti WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG telah diperiksa terkait kasus ini. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga telah mengungkap bahwa 212 merek beras yang melanggar standar telah diserahkan kepada Polri dan Kejaksaan Agung. Hingga saat ini, 10 produsen telah menjalani pemeriksaan terkait kasus ini.
Inisiatif dalam mengungkap kasus oplosan beras premium ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memastikan sanksi diberikan kepada pelaku kejahatan ekonomi. Penegakan hukum terhadap kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Upaya serius dalam menangani masalah ini akan menjaga kepercayaan publik terhadap keberlangsungan sistem pangan di Indonesia.
