Pada tanggal 19 Juli 2025, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) menyatakan bahwa diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara telah menghasilkan capaian positif. Hal ini tercermin dalam sejumlah memorandum of understanding atau nota kesepahaman kerjasama, serta komitmen investasi dari beberapa negara. Tenaga Ahli Utama PCO, Philips J Vermonte, mengungkapkan bahwa telah ada 71 MoU dari 13 negara dan hampir Rp800 triliun investasi dari empat negara sebagai hasil dari upaya diplomasi Presiden Prabowo.
Dalam acara Diskusi Double Check dengan tema “Buah Muhibah Presiden Prabowo dari Dunia Internasional” yang diselenggarakan oleh DPP Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (Gempita) di Retro Café Beltway Office Park, Jakarta, Philips menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional BRICS membuka akses ke pasar-pasar baru. Keputusan untuk bergabung dengan BRICS dianggap tepat, terutama di tengah situasi ketidakpastian global yang membatasi hubungan luar negeri dan ekonomi.
Meskipun terdapat anggapan bahwa Indonesia menjadi anggota BRICS karena anti-Barat atau anti-Amerika, Philips menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS menjadikan negara ini mampu memperkuat hubungan ekonomi dan internasional dengan negara-negara besar seperti Rusia, China, dan India. Indonesia tetap pada posisi non-blok dan memperkuat hubungan dengan negara-negara besar tanpa mengancam hubungan dengan Amerika Serikat.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menambahkan bahwa Indonesia terus berupaya untuk menurunkan tarif impor Amerika Serikat, meskipun telah berhasil menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%. Indonesia juga merupakan negara di ASEAN dengan tarif impor paling rendah sebesar 19%. Wamenlu menegaskan bahwa keputusan dalam diplomasi dagang didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada perasaan. Ia mengajak masyarakat untuk melihat angka-angka dan fakta sebelum membuat asumsi.
