Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, telah memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran mutu beras atau beras oplosan. Hal ini disampaikan setelah Rano Karno meninjau lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Meskipun tidak memberikan tanggapan lebih lanjut terkait kasus dugaan beras oplosan, Rano Karno memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersikap transparan dan mendalami masalah tersebut secara objektif. Inspektorat DKI Jakarta juga akan melakukan audit dan pemeriksaan internal terkait masalah ini.
Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta berencana memanggil salah satu BUMD, yaitu FS, yang diduga terlibat dalam kasus beras oplosan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengungkapkan bahwa pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan mengenai mutu beras yang dijual oleh BUMD tersebut. Jika terbukti bahwa FS melakukan oplosan dengan mutu beras di bawah standar premium, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan dengan membeli beras premium namun mendapatkan beras dengan mutu yang lebih rendah.
Kementerian Pertanian sebelumnya menyebutkan bahwa beras bermerek produksi beberapa pihak di pasaran tidak memenuhi standar mutu beras premium. Hal ini terungkap setelah dilakukan pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda. Kementan juga menegaskan bahwa produk yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) berpotensi merugikan konsumen. Dalam upaya menindaklanjuti temuan tersebut, Komite II DPD RI juga telah melakukan langkah tegas untuk mengatasi masalah beras oplosan. Kemendag juga menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk meminta ganti rugi terkait dengan pembelian beras oplosan. Dalam menghadapi hal ini, perlu ada langkah konkret dan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan mutu beras yang dikonsumsi oleh masyarakat.
