Pada tanggal 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa 80.081 Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Dia mengajak semua pihak terkait untuk memantau koperasi tersebut secara ketat guna mencegah segala bentuk penyalahgunaan. Dalam pidatonya saat peluncuran resmi program di Desa Bentangan, Klaten, Presiden Prabowo memperingatkan agar kesalahan masa lalu tidak terulang.
Beliau menekankan bahwa sistem koperasi baru ini berakar pada teknologi dan transparansi, memastikan bahwa semua aliran keuangan dapat dipantau dan diaudit secara real-time. “Saat ini, semua orang memiliki gadget. Teknologi akan menjamin pengawasan yang ketat. Menteri dan Wakil Menteri Koperasi sedang menerapkan sistem di mana semua aliran masuk dan keluar harus melalui platform digital. Jadi, era ‘Ketua Untung Duluan’ telah berakhir.”
Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih adalah milik rakyat, dan para kepala desa harus mengambil peran aktif dalam pengawasan untuk menjaga inisiatif tersebut sesuai dengan tujuannya untuk melayani masyarakat. “Kepala desa, apakah Anda siap untuk mengawasi? Anda harus mengawasi para ketua koperasi—karena mereka paling dekat dengan masyarakat. Bagaimana mungkin ada yang memanfaatkan komunitasnya sendiri? Kita semua harus mengawasi ini bersama-sama.”
Beliau menggunakan metafora tradisional untuk menjelaskan kekuatan persatuan: “Satu tangkai sapu lemah, tetapi saat digabungkan menjadi puluhan atau ratusan, menjadi alat yang kuat. Itulah konsep koperasi: menyatukan yang lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Itu adalah semangat kerjasama saling menguntungkan.”
Presiden Prabowo yakin gerakan ini akan menghidupkan kembali ekonomi pedesaan Indonesia dan membalikkan sentralisasi sumber daya yang telah berlangsung lama. “Saya yakin ini adalah awal dari gerakan besar. Dana yang biasanya mengalir dari desa ke kota akan dialihkan—dari ibukota, ke provinsi, ke desa-desa. Roda ekonomi harus kini berputar di kabupaten, distrik, dan desa.”
