Dengan perkembangan tata kelola yang baik dan pemanfaatan teknologi yang optimal, e-katalog kini menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan digital. Transformasi digital melalui e-Government membawa perubahan signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa, memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara.
Menurut Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono, implementasi sistem e-katalog memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat optimal dan menghindarkan dari tindakan-tindakan penyimpangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan tata kelola yang baik, sistem yang anti kecurangan, transparan, dan kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi lintas peran dari instansi pengguna, penyedia barang/jasa, regulator, dan pemeriksa dianggap sebagai kunci keberhasilan sistem e-katalog. Penting bagi para pemeriksa BPK untuk memahami secara mendalam terkait e-katalog, mulai dari materi pokok, implementasi, pengawasan transaksi, hingga penanganan masalah terkait kewajaran harga.
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) juga menjadi fokus dalam upaya mempertahankan kompetensi para pemegang sertifikasi Certified State Finance Auditor (CSFA) sebagaimana diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Tujuan PPL adalah untuk meningkatkan kompetensi profesional pemeriksa dan memperbaharui pengetahuan serta keahlian mereka di bidang tersebut.
Dengan demikian, melalui keterlibatan aktif pengguna sistem e-katalog, penyedia barang/jasa, regulator, dan pemeriksa, diharapkan tata kelola pemerintahan digital dapat terus ditingkatkan demi mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang maksimal.
