Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP RI) Fahri Hamzah, sedang menyiapkan kebijakan untuk menstabilkan harga tanah guna membuat hunian lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fahri menjelaskan bahwa biaya tinggi dalam bidang perumahan bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi, melainkan oleh harga tanah yang tidak rasional. Oleh karena itu, harga tanah harus distabilkan oleh pemerintah. “Seperti yang disampaikan Presiden kita, kita harus menerapkan Pasal 33 UUD,” jelas Fahri saat diskusi publik dengan tema “Housing for All: Government Strategies to Accelerate Access to Decent Living” di Rumah Besar Gatotkaca, Jakarta pada hari Rabu (6 Agustus 2025).
Fahri menekankan bahwa pengendalian harga tanah adalah kunci untuk mencapai keterjangkauan. “Harga harus diturunkan. Itulah mengapa Presiden Prabowo mendorong penggunaan tanah milik negara untuk mengurangi biaya,” tambahnya. Fahri juga mengusulkan ide sewa tanah jangka panjang di tanah pemerintah tanpa biaya. “Jika harga tanah efektif nol, maka yang tersisa hanyalah biaya konstruksi,” katanya.
Ia mencontohkan proyek perumahan percobaan oleh Grup Semen Indonesia yang hanya membutuhkan biaya Rp 50 juta (sekitar USD 3.100). “Saya telah bertemu dengan perusahaan lain yang membangun rumah dengan biaya hanya Rp 60 juta. Ini membuktikan bahwa yang membuat perumahan mahal adalah harga tanah, bukan bangunannya sendiri,” ungkap Fahri, yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) 2019-2023, Paulus Totok Lusida, menambahkan bahwa mencapai Program 3 Juta Rumah Pemerintah memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat. Menurut Totok, keselarasan regulasi memainkan peran penting. Ia mencatat kesulitan yang sedang berlangsung dalam menyelaraskan regulasi, terutama dengan pemerintah daerah.
Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas paling vital dari pemerintahan ini. “Sekitar 35 persen dari populasi kita masih tinggal di rumah yang tidak layak huni,” tegas Dedek. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat.
“Pembanggaran nasional kita diarahkan ke bagian bawah piramida sosial-nyata melalui program-program andalan, kebijakan strategis, dan inisiatif cepat dampak seperti makanan bergizi gratis, Program 3 Juta Rumah, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya. Setiap rupiah uang publik dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” tutup Dedek.
