Pajak bukan hanya sekadar kewajiban legal, tetapi juga amanah sosial untuk berbagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencoba memperkenalkan perspektif baru mengenai pajak, yang lebih menekankan pada dimensi moral dan kemanusiaan. Dalam beberapa forum, beliau menekankan bahwa dalam setiap rezeki yang diterima, terdapat hak orang lain, dan pajak adalah cara untuk menyalurkannya.
Perspektif ini sangat relevan mengingat penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada semester pertama tahun 2025, penerimaan pajak berhasil melampaui Rp1.300 triliun, yang berkontribusi sekitar 65 persen dari target tahunan. Dana yang diterima dari sektor perpajakan tidak hanya angka di atas kertas, melainkan merupakan sumber utama untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah. Mulai dari bantuan sosial untuk keluarga miskin, subsidi energi, hingga pembangunan infrastruktur nasional.
Contoh konkrit implementasi dari penerimaan pajak dapat dilihat dalam berbagai program sosial seperti bantuan untuk keluarga miskin, subsidi energi, dan pembangunan infrastruktur. Dana yang dialokasikan untuk perlindungan sosial pada tahun 2025 mencapai Rp494 triliun, untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Selain itu, subsidi energi senilai Rp187 triliun juga disalurkan, termasuk subsidi listrik dan BBM. Dana pajak juga digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur penting seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api, bendungan, dan irigasi yang memiliki dampak besar bagi masyarakat, seperti pembangunan Tol Trans Sumatera dan Bendungan Karian di Banten.
Menteri Keuangan menekankan bahwa pajak bukan hanya tanggung jawab legal, tetapi juga merupakan wujud dari amanah sosial untuk berbagi dan mendukung kesejahteraan bersama. Dengan perspektif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kewajiban pajak sebagai bentuk kontribusi sosial dan moral kepada sesama.
