Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih lewat pelantikan sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menata ulang mesin kerja di sejumlah sektor strategis, mulai dari keuangan, perlindungan pekerja migran, koperasi, hingga urusan haji dan umrah.
Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih untuk Periode Tahun 2024-2029. Dalam prosesi itu, Prabowo melantik empat menteri dan satu wakil menteri sekaligus, menandai perubahan penting dalam susunan kabinetnya.
Empat Menteri dan Satu Wakil Menteri Resmi Dilantik
Nama-nama yang diambil sumpahnya adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Adapun Dahnil Anzar Simanjuntak dipercaya mendampingi sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh.
Pelantikan ini tidak hanya mengisi posisi kosong, tetapi juga mempertegas arah kerja pemerintah pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan publik. Dari pengelolaan fiskal, perlindungan tenaga kerja di luar negeri, penguatan koperasi, hingga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, seluruh posisi tersebut memegang peran yang sensitif dan menuntut koordinasi cepat.
Kementerian Haji dan Umrah Jadi Sorotan Baru
Sebelum pelantikan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengumumkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian baru ini disebut sudah mendapat persetujuan pemerintah dan Presiden, serta merupakan langkah yang disepakati bersama DPR. Keputusan itu menunjukkan adanya penyesuaian struktur agar layanan terkait haji dan umrah dapat ditangani lebih fokus.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan itu menegaskan bahwa setiap perubahan dalam kabinet tetap ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan mandat pemerintahan yang berlaku.
Hadirnya Para Petinggi Negara
Acara pelantikan turut dihadiri pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa agenda pelantikan ini memiliki bobot politik dan administratif yang penting, bukan sekadar seremonial pergantian jabatan.
Dengan komposisi baru ini, pemerintah kini menaruh perhatian pada efektivitas kerja di sektor yang dinilai dekat dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan di tubuh kabinet pun membuka babak baru bagi arah kebijakan Prabowo dalam periode 2024-2029.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
