Prabowo Lantik Pejabat Baru, dari KSP hingga LKPP di Istana Negara
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di jajaran pemerintahannya dengan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Pelantikan ini menjadi penanda penting bagi penataan ulang sejumlah pos strategis, mulai dari urusan kepresidenan, komunikasi pemerintah, pengadaan barang dan jasa, hingga bidang keamanan dan reformasi kepolisian.
Deretan nama yang resmi menduduki jabatan baru
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2025. Dalam prosesi itu, Prabowo menetapkan M. Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara itu, Angga Raka Prabowo dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah.
Di sektor lain, dua nama juga masuk dalam struktur baru Badan Gizi Nasional, yakni Nanik Sudaryati Deyang dan Soni Sanjaya yang masing-masing dilantik sebagai Wakil Kepala BGN. Adapun posisi Penasihat Khusus Presiden untuk bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sekaligus Reformasi Kepolisian diberikan kepada Jenderal Polisi (HOR) Ahmad Dofiri. Sementara itu, Sarah Sadiqa resmi menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sumpah jabatan dan suasana pelantikan
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat. Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan, yang kemudian diikuti para pejabat yang baru dilantik. Setelah itu, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebagai penegasan resmi atas pengangkatan mereka.
Usai prosesi utama, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada para pejabat baru, disusul para tamu undangan yang hadir di Istana Negara. Momen ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penataan posisi strategis di pemerintahan
Pelantikan ini menunjukkan bahwa Prabowo terus menata formasi kerja pemerintahannya agar lebih siap menjalankan agenda nasional. Kehadiran pejabat baru di posisi-posisi kunci seperti KSP, LKPP, dan Badan Komunikasi Pemerintah menandai fokus pada koordinasi internal, efektivitas komunikasi publik, serta penguatan layanan pemerintahan.
Di sisi lain, penunjukan penasihat khusus di bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap stabilitas dan pembenahan institusi. Dengan komposisi baru ini, publik akan menunggu bagaimana para pejabat tersebut menerjemahkan mandat yang diberikan Presiden ke dalam langkah kerja yang konkret.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
