Presiden Prabowo menghadiri APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) dengan jelas menyatakan komitmen Indonesia pada sistem perdagangan multilateral berdasarkan aturan yang diatur oleh WTO. Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju, Korea Selatan, akhir Oktober, menyoroti peran Indonesia dalam arah kebijakan ekonomi regional dan global. Dalam pertemuan ini, terkait perdagangan bebas, terdapat perhatian khusus mengingat ketegangan geopolitik dan tantangan ekonomi global seperti kebijakan “America First” dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Sebagai salah satu negara anggota APEC, Indonesia hadir untuk menunjukkan kesiapan dalam peran lebih aktif dalam pembentukan kebijakan ekonomi regional dan global. Ditutup pada 1 November, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 menghasilkan tiga dokumen penting, yaitu Deklarasi Gyeongju, Inisiatif AI APEC, dan Kerangka Bersama APEC untuk Menanggapi Perubahan Demografi. Deklarasi Gyeongju menegaskan pentingnya kerja sama untuk perdagangan, investasi, digital, inovasi, dan pertumbuhan inklusif.
Dokumen tersebut juga menyatakan tekad kerja sama anggota APEC dalam mendukung pertumbuhan teknologi inovatif seperti kecerdasan buatan (AI) dan perubahan struktur demografi akibat penuaan penduduk. Deklarasi APEC 2025 menandai ketidakhadiran sistem perdagangan multilateral berbasis aturan WTO, menunjukkan perbedaan pandangan perdagangan di antara negara-negara ekonomi utama dunia. Inisiatif AI APEC dan Kerangka Bersama APEC untuk Menanggapi Perubahan Demografi juga menyoroti pentingnya kerja sama terkait kebijakan AI dan tantangan demografi di kawasan.
