Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengumumkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh terkemuka dalam peringatan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara, Jakarta. Keputusan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Salah satu dari tokoh yang menerima penghargaan tersebut adalah almarhum Mochtar Kusumaatmadja, yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional di Bidang Perjuangan Hukum dan Politik.
Mochtar Kusumaatmadja merupakan seorang ahli hukum internasional dan diplomat yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman pada masa Orde Baru. Dilahirkan di Jakarta pada 17 April 1929, Mochtar adalah putra dari Taslim Kusumaatmadja, seorang apoteker ternama dari Tasikmalaya, dan Sulmi Soerawisastra, seorang guru sekolah dasar dari Kuningan, Jawa Barat. Memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, Mochtar lulus dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia pada tahun 1955 dan melanjutkan studi masternya di Amerika Serikat.
Mochtar terlibat dalam pengembangan konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Selain itu, ia juga memainkan peran penting dalam diplomasi budaya Indonesia di luar negeri serta memfasilitasi proses perdamaian antara Vietnam dan Kamboja. Meskipun memiliki kariernya di bidang politik dan hukum, Mochtar tetap aktif dalam dunia pendidikan dan membangun kantor firma hukum pertama di Indonesia yang mempekerjakan pengacara asing.
Pada tahun 2021, Mochtar Kusumaatmadja berpulang ke Rahmatullah dalam usia 92 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pengabdiannya yang luar biasa dihargai dengan penamaan gedung perpustakaan hukum di Unpad dengan namanya serta pemberian nama jalanan di Bandung sebagai penghormatan atas dedikasinya. Kisah hidup Mochtar Kusumaatmadja menjadi inspirasi bagi banyak orang dan memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia.
