Pemangkasan TKD Pangandaran Jadi Alarm untuk Benahi Belanja Daerah
Pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar di Kabupaten Pangandaran dinilai bukan sekadar kabar buruk, melainkan sinyal keras bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi arah belanja. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyebut kondisi ini justru bisa menjadi momentum untuk menekan pemborosan dan memperkuat kemandirian fiskal di tengah defisit anggaran yang mencapai Rp376 miliar.
Efisiensi Tak Bisa Ditunda
Menurut Asep, situasi keuangan daerah saat ini menuntut langkah yang lebih disiplin dan terukur. Ia menilai pengeluaran pemerintah harus diarahkan pada program yang benar-benar produktif serta tidak menambah beban masyarakat. Dalam pandangannya, pemangkasan TKD seharusnya mendorong Pemkab Pangandaran untuk lebih cermat menyusun prioritas, bukan malah terpaku pada pola belanja lama yang kurang efektif.
Asep juga menekankan bahwa upaya mencari sumber pendapatan baru tidak boleh dilakukan dengan cara yang memberatkan warga. Karena itu, efisiensi anggaran menjadi pintu awal untuk menata kembali keuangan daerah agar lebih sehat dan berkelanjutan.
Pariwisata Jadi Tumpuan yang Paling Masuk Akal
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Asep melihat sektor pariwisata sebagai salah satu tumpuan paling menjanjikan bagi Pangandaran. Ia menilai daerah ini memiliki modal besar untuk menggerakkan ekonomi lokal, asalkan dikelola dengan strategi yang lebih serius dan konsisten.
Ia mendorong agar pemerintah daerah segera merancang program-program yang menarik bagi wisatawan, sekaligus menyusun kalender acara yang jelas dan terukur. Menurutnya, promosi wisata tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam, tetapi juga membutuhkan agenda yang mampu menciptakan daya tarik berulang sepanjang tahun.
Peran Badan Promosi Pariwisata Dinilai Penting
Asep juga menyoroti pentingnya pembentukan atau penguatan Badan Promosi Pariwisata sebagai penggerak utama dalam memperluas jangkauan promosi Pangandaran. Baginya, lembaga ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun ekosistem pariwisata yang lebih terarah.
Dengan tekanan anggaran yang semakin nyata, Asep menilai Pangandaran tidak punya banyak ruang untuk bergerak lambat. Pilihannya kini ada pada dua hal: memangkas belanja yang tidak mendesak, atau memaksimalkan sektor yang benar-benar bisa menghasilkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
