Pusat Pengembangan Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya (UB) mendorong pemerintah untuk segera bertindak dalam memutus mata rantai peredaran rokok ilegal. Prof. Candra Fajri Ananda dari PPKE FEB UB menekankan perlunya penyusunan peta jalan industri hasil tembakau (IHT) yang komprehensif dan berbasis data ilmiah. Menurutnya, keseimbangan antara pengendalian konsumsi tembakau, pemberantasan rokok ilegal, dan keberlanjutan IHT akan mendukung kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Penelitian terbaru dari PPKE menyoroti peningkatan peredaran rokok ilegal di Indonesia akibat ketidakseimbangan regulasi antara rokok legal dan ilegal di sektor IHT. Sentimen positif dari masyarakat menunjukkan dukungan kuat untuk tindakan pemerintah dalam memerangi rokok ilegal dan menyusun kebijakan yang lebih berimbang.
Data dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai tanpa pengawasan distribusi yang kuat dapat memicu fenomena downtrading. Hal ini menyebabkan konsumen berpaling ke rokok ilegal yang harganya lebih murah. Oleh karena itu, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah yang lebih bijaksana dan efektif.
Dukungan publik yang muncul dari diskusi ilmiah ini diharapkan dapat mengubah kesadaran sosial menjadi dorongan politik yang kuat untuk menangani rokok ilegal sebagai prioritas nasional. Semua ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan industri tembakau nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
