Dalam pidato kunci di International Postgraduate Student Conference (IPGSC), konferensi internasional mahasiswa pascasarjana Hubungan Internasional yang diselenggarakan di Universitas Indonesia pada 23–24 Oktober 2025, Dr. Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menegaskan bahwa ruang siber merupakan domain strategis unik yang bersifat borderless—tanpa batas geografi, tanpa yurisdiksi tunggal, dan tanpa otoritas tunggal yang mengaturnya. Kondisi ini menjadikan ruang siber berbeda secara fundamental dari domain fisik seperti darat, laut, dan udara.
Menurut Sulistyo, karakter borderless inilah yang menjadikan ruang siber tidak hanya sebagai infrastruktur digital, tetapi sebagai arena dengan konsekuensi besar terhadap stabilitas dan keamanan internasional.
“Ruang siber menembus batas negara dan mengaburkan konsep tradisional kedaulatan. Ancaman dapat muncul dari mana saja, dilakukan oleh siapa saja, dan berdampak pada siapa saja,” ujarnya.
Borderless Cyberspace dan Tantangan terhadap Kedaulatan Negara
Dalam kerangka keamanan internasional, sifat ruang siber yang lintas batas menimbulkan tantangan serius. Serangan siber terhadap infrastruktur vital, misinformasi, maupun manipulasi data dapat melampaui batas negara dalam hitungan detik. Hal ini menyulitkan atribusi, penegakan hukum, serta respons kolektif.
Ketiadaan batas geografis menyebabkan negara menghadapi tantangan baru: bagaimana mempertahankan kedaulatan di wilayah yang tidak memiliki teritori fisik? Bagaimana menegakkan aturan dalam domain yang aktor utamanya tidak selalu negara?
Karakter borderless ini juga membuka peluang bagi aktor non-negara—mulai dari peretas kriminal hingga kelompok yang disponsori negara—untuk mengeksekusi operasi lintas negara tanpa harus menembus batas teritorial secara fisik.
Sulistyo juga menekankan bahwa ruang siber yang tanpa batas telah mengubah cara negara-negara memandang ancaman keamanan. Konflik siber dapat terjadi tanpa deklarasi perang, tanpa mobilisasi militer, dan tanpa pelanggaran batas wilayah konvensional—namun tetap mampu melumpuhkan ekonomi, memengaruhi politik domestik, dan mengganggu stabilitas regional.
Dalam konteks rivalitas kekuatan besar, ruang siber menjadi arena baru kompetisi strategis. Penguasaan teknologi digital, AI, komputasi kuantum, dan telekomunikasi generasi baru kini menjadi instrumen kekuatan negara, memperdalam dimensi geopolitik dari domain siber.
Respons Indonesia: Diplomasi, Kerja Sama Multilateral, dan Penguatan Ketahanan Siber
Menghadapi tantangan borderless cyberspace, Indonesia memperkuat diplomasi sibernya berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia berupaya memastikan bahwa tata kelola ruang siber global tetap inklusif dan tidak dikooptasi oleh persaingan geopolitik yang merugikan negara berkembang.
Melalui forum-forum seperti ASEAN, PBB, dan berbagai rezim kerja sama internasional lainnya, Indonesia mendorong: pembentukan norma perilaku negara di ruang siber, langkah-langkah confidence-building measures, peningkatan kerja sama penanganan insiden lintas batas, serta penguatan kapasitas regional menghadapi ancaman siber.
Sulistyo menegaskan bahwa dalam domain tanpa batas seperti ruang siber, ketahanan nasional sangat bergantung pada kemampuan negara membangun sistem yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Ia mengidentifikasi tiga agenda strategis. Pertama, penguatan kapasitas keamanan siber nasional, termasuk modernisasi arsitektur pertahanan siber. Kedua, kolaborasi internasional yang intensif, karena tidak ada negara yang mampu mengamankan ruang siber secara mandiri. Dan ketiga, pengembangan sumber daya manusia siber yang kompeten, yang mampu beroperasi dalam ekosistem digital global.
“Keamanan siber adalah keamanan internasional. Dalam ruang yang tidak mengenal batas, keamanan satu negara sangat terkait dengan keamanan negara lainnya,” ujarnya menutup pidatonya.
