Langkah baru Amerika Serikat dalam konflik Gaza kembali membuka ruang bagi negara-negara lain untuk ikut mengawal proses damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengesahkan pembentukan Dewan Keamanan Gaza dengan mandat yang tidak ringan: membantu rekonstruksi Gaza setelah hancur akibat perang selama hampir tiga tahun, sekaligus memantau pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Indonesia Masuk dalam 19 Negara Pendukung
Di tengah upaya itu, sebanyak 19 negara, termasuk Indonesia, menyatakan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi sorotan karena menempatkan Jakarta di tengah arsitektur diplomasi yang berupaya menjaga agar kesepakatan damai tidak berhenti di atas kertas.
Dewan ini juga diberi tugas mengawasi pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Jalur Gaza yang dipimpin Ali Shaath, mantan pejabat otoritas Palestina. Dengan mandat seperti itu, peran para anggota dewan bukan sekadar simbolik, melainkan ikut menentukan arah pengelolaan masa transisi di wilayah yang masih rapuh.
Menjaga Gencatan Senjata Tetap Bertahan
Keikutsertaan Indonesia menambah bobot politik pada upaya internasional untuk menjaga situasi tetap terkendali. Dalam konteks ini, Dewan Perdamaian Gaza diposisikan sebagai instrumen penghubung antara penghentian kekerasan, pemulihan infrastruktur, dan pengawasan pemerintahan sementara.
Perhatian terhadap peran Indonesia pun menguat karena negara ini dikenal kerap mengambil posisi mendukung solusi damai dan keterlibatan multilateral dalam isu Palestina. Informasi lebih lanjut mengenai keterlibatan Indonesia dalam dewan tersebut dapat ditelusuri melalui PerANTARA.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
