Manajemen risiko memiliki peran penting dalam memastikan setiap personel memahami, menyadari, dan bertanggung jawab atas risiko saat menjalankan tugas. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Brigjen Pol. Sulastiana, yang menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan instrumen pengendalian dan pencegahan potensi penyimpangan untuk menghasilkan pelaksanaan tugas kepolisian yang lebih terukur, efektif, dan akuntabel. Di Manokwari, Sulastiana menyampaikan hal ini dalam acara sosialisasi penyusunan manajemen risiko tahun 2026 yang diadakan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat.
Menurut Sulastiana, pelaksanaan tugas di bidang keamanan, operasional, dan hukum sering kali menempatkan kepolisian pada berbagai risiko yang perlu dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh personel kepolisian perlu memahami manajemen risiko bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari budaya kerja yang tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan. Penerapan manajemen risiko yang baik akan membantu dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, mencegah kesalahan berulang, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan kerugian negara.
Selain itu, penyusunan manajemen risiko harus dilakukan secara realistis dan kontekstual sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini memerlukan pemahaman yang sama dari seluruh personel mengenai konsep dan prinsip manajemen risiko sesuai standar ISO 31000. Wakapolda juga mendorong para pejabat utama, kapolres, dan kepala satuan kerja di wilayah hukum Polda Papua Barat untuk menerapkan manajemen risiko dengan serius dan memastikan bahwa semua personel mematuhinya.
Dalam rangka melengkapi bahan revisi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2021, Polda Papua Barat berusaha menjadi proyek percontohan dengan menyusun manajemen risiko. Langkah ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja strategis masing-masing unit. Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang akan dilakukan selama satu bulan, diharapkan Polda Papua Barat dapat memperkuat manajemen risiko sebagai landasan untuk pencapaian kinerja satuan kerja secara optimal.
