Di tengah derasnya pernyataan keras dari pejabat publik, publik justru makin sering disuguhi pemandangan yang sama: ultimatum dilontarkan, ancaman diumbar, tetapi ujungnya tak berujung pada tindakan yang benar-benar terasa. Situasi inilah yang oleh pengamat politik Samuel F. Silaen dipandang sebagai gejala serius dalam tata kelola pemerintahan, terutama ketika hukum tampak keras kepada yang lemah, namun melunak saat berhadapan dengan kelompok berkuasa.
Ultimatum yang ramai diucapkan, tetapi minim tindak lanjut
Menurut Silaen, pola seperti itu bukan sekadar soal gaya bicara pejabat, melainkan cerminan retorika kosong yang terus berulang dalam birokrasi dan politik Indonesia. Banyak pejabat terlihat tegas di ruang publik, namun pernyataan tersebut tidak diikuti langkah hukum yang jelas. Akibatnya, ultimatum kehilangan bobot dan hanya menjadi konsumsi media, bukan instrumen untuk menegakkan aturan.
Kondisi ini, jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi pembiaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam jangka panjang, pola tersebut berisiko merusak wibawa negara karena masyarakat melihat bahwa peringatan resmi tidak selalu berarti ada konsekuensi nyata. Bagi publik, yang tersisa bukan kepastian hukum, melainkan keraguan terhadap kesungguhan negara dalam menindak pelanggaran.
Sindrom “macan ompong” dalam penegakan otoritas
Silaen menyebut keadaan ini sebagai “sindrom macan ompong”, yakni ketika negara tampak garang dalam pernyataan, tetapi lemah dalam tindakan. Istilah itu menggambarkan otoritas yang kehilangan daya gigit karena ancaman dan peringatan tidak disertai sanksi yang tegas. Dalam situasi seperti ini, pelanggaran bisa dianggap sebagai hal biasa, bahkan diperlakukan seperti biaya operasional yang wajar karena risiko hukuman dinilai rendah.
Ia menilai, perilaku pelanggar juga ikut dibentuk oleh lemahnya penegakan. Saat pejabat hanya keras di depan mikrofon, tetapi tidak memberi efek jera, maka pesan yang sampai ke lapangan justru sebaliknya: aturan bisa dinegosiasikan, dan ancaman negara tidak selalu harus ditakuti. Dari sinilah kepercayaan publik perlahan terkikis.
Ketegasan tak cukup diukur dari suara keras
Dalam pandangan Silaen, ketegasan seorang pejabat semestinya diukur dari kepastian hukum yang benar-benar ditegakkan, bukan dari kerasnya retorika. Ultimatum yang berulang tanpa hasil hanya memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Jika pola ini terus berlangsung, yang rusak bukan hanya citra pejabat, tetapi juga fondasi kepercayaan terhadap institusi negara.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
