Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, mengeluarkan kritik terhadap gerakan yang memperjuangkan pemakzulan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kegiatan jalanan, diskusi yang provokatif, dan opini yang tersebar di masyarakat dapat merusak kestabilan nasional dan tidak memberikan pemahaman politik yang sehat kepada generasi muda. Haris menyoroti bahwa demokrasi Indonesia memiliki prosedur yang jelas dan konstitusional sehingga tidak perlu upaya pemakzulan melalui tekanan jalanan.
Dalam pandangan Haris, narasi pemakzulan yang berkembang tidak sejalan dengan capaian pemerintahan dalam kurun waktu setahun setengah terakhir. Ia mengajak masyarakat untuk tetap objektif dalam menilai situasi politik dan tidak terpengaruh oleh opini yang bersifat menyesatkan. KNPI mencatat beberapa keberhasilan pemerintah, seperti pemberantasan korupsi, penertiban sektor sumber daya alam, dan langkah tegas dalam memberantas aktivitas tambang dan sawit ilegal.
Terlepas dari perbedaan pandangan, Haris menegaskan pentingnya menyampaikan kritik melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi agar demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. KNPI berkomitmen untuk mendukung pemerintahan yang sah serta menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Pemuda Indonesia siap berada di garda terdepan untuk mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya dan tidak terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah bangsa.
