Pemerintah dan Akademisi Dorong Penggunaan Kompor Induksi untuk Menyikapi Penyesuaian Harga LPG
Dalam konteks ekonomi, keputusan masyarakat untuk beralih ke sumber energi yang lebih murah sangatlah wajar. Namun, perlu diingat bahwa LPG 3 kg merupakan produk subsidi dari APBN yang seharusnya hanya ditujukan untuk kelompok tertentu. Hal ini menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah dan kalangan akademisi.
Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof Iwa Garniwa, menyarankan agar pemerintah segera mempercepat pembangunan jaringan gas kota (jargas) dan menggalakkan penggunaan kompor induksi sebagai alternatif yang lebih baik dalam menyikapi penyesuaian harga LPG non-subsidi 12 kilogram. Menurutnya, energi listrik untuk memasak di perkotaan telah terbukti lebih menguntungkan dan aman dari segi ketahanan energi nasional. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor gas bumi cair.
Upaya percepatan infrastruktur jargas dan penggunaan kompor induksi juga perlu diiringi dengan mitigasi risiko pendek akibat disparitas harga yang ada di pasaran. Saat ini, selisih harga antara LPG 12 kg dan 3 kg hampir tiga kali lipat, yang berpotensi mendorong peralihan konsumen dari non-subsidi ke subsidi. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah konkret dalam distribusi LPG 3 kg agar subsidi tersebut tidak disalahgunakan.
Selain itu, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberikan akses yang lebih mudah terhadap kredit mikro agar mereka dapat beralih ke kompor induksi. Atau alternatif lainnya adalah menyediakan produk LPG non-subsidi dalam ukuran yang lebih kecil sehingga harganya lebih terjangkau bagi masyarakat.
Meskipun terjadi kenaikan harga LPG 12 kg akibat mekanisme pasar global, dampaknya terhadap perekonomian makro diperkirakan tidak akan signifikan. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kontribusi LPG non-subsidi terhadap inflasi nasional hanya sekitar 0,18 persen. Meskipun demikian, perlu diwaspadai potensi efek lanjutan terutama pada sektor UMKM kuliner yang dapat meneruskan kenaikan biaya ke harga makanan.
Dalam menghadapi penyesuaian harga LPG, langkah-langkah preventif dan proaktif perlu diambil oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
