Legislator Golkar Desak Evaluasi Keras Usai Insiden Kecelakaan KA di Bekasi Timur

JAKARTA – Insiden kecelakaan antara kereta api jarak jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, kembali memantik kritik terhadap tata kelola perkeretaapian nasional. Peristiwa ini bukan hanya dianggap sebagai kecelakaan biasa, tetapi juga cermin dari lemahnya antisipasi dan pengawasan dalam operasional transportasi publik.

Golkar Soroti Kegagalan Sistemik

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Firnando Ganinduto, menilai kejadian tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih dalam dalam manajemen perkeretaapian. Menurut dia, sistem yang seharusnya mampu membaca potensi bahaya sejak awal justru gagal mencegah terjadinya tabrakan.

Firnando menyoroti bahwa keberadaan kereta yang berhenti di jalur depan semestinya bisa terdeteksi lebih cepat melalui sistem pengawasan yang memadai. Dari sudut pandang itu, insiden di Bekasi Timur memperlihatkan masih adanya celah serius dalam integrasi teknologi maupun kendali operasional.

Tanggung Jawab Puncak Manajemen Dipertanyakan

Dalam pandangan Firnando, persoalan ini tidak cukup hanya dibebankan kepada petugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab terbesar justru berada di level pimpinan, terutama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang dinilai harus memberi jawaban atas lemahnya pencegahan kecelakaan tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa keselamatan penumpang tidak boleh diperlakukan sebagai isu sekunder. Di sektor transportasi massal, menurut dia, satu kelalaian saja bisa berujung pada risiko besar bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada layanan kereta api.

Keselamatan Harus Jadi Ukuran Utama

Firnando menekankan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh dianggap sepele, apalagi sampai berulang. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional, pengawasan, dan standar keselamatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar kepercayaan publik terhadap layanan perkeretaapian tetap terjaga.

Hingga kini, insiden di Stasiun Bekasi Timur masih menyisakan pertanyaan besar soal kesiapan sistem dan ketegasan pengelolaan di tubuh BUMN transportasi tersebut. Publik pun menunggu langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.