DEPOK — Aktivitas diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang kian intens tidak cukup hanya dibaca sebagai deretan kunjungan luar negeri atau pertemuan dengan pemimpin negara lain. Di tengah situasi global yang semakin keras, diplomasi Indonesia justru perlu dijelaskan dengan bahasa yang lebih dekat kepada masyarakat.
Masalahnya, tidak semua langkah diplomatik pemerintah mudah dipahami publik. Di media sosial, pertanyaan seperti mengapa presiden sering bepergian ke luar negeri atau apa hasil konkret dari pertemuan internasional kerap muncul. Pertanyaan itu menunjukkan adanya jarak antara agenda diplomasi negara dan pemahaman masyarakat.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Diskusi itu menyoroti bagaimana diplomasi Indonesia di era pemerintahan Prabowo membutuhkan komunikasi publik yang lebih kuat, bukan sekadar aktivitas seremonial yang tampil di layar media.
Anggy Pasaribu, jurnalis sekaligus founder Story of Anggy yang menjadi moderator diskusi, menilai publik sebenarnya melihat Indonesia semakin aktif dalam hubungan luar negeri. Namun, aktivitas itu belum selalu disertai penjelasan yang cukup mengenai tujuan strategis dan kaitannya dengan kepentingan masyarakat.
Menurut Anggy, dunia saat ini berada dalam situasi yang tidak sederhana. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok terus melebar, perang Rusia-Ukraina belum sepenuhnya berakhir, sementara konflik di Timur Tengah ikut menekan stabilitas ekonomi global. Kondisi itu membuat diplomasi bukan lagi urusan elite semata.
Dampak gejolak global, kata dia, dapat masuk ke ruang hidup masyarakat melalui harga energi, rantai pasok, stabilitas ekonomi, hingga peluang kerja. Karena itu, publik perlu memahami mengapa pemerintah harus menjaga hubungan dengan banyak negara dan hadir dalam berbagai forum internasional.
Politik Luar Negeri Tidak Cukup Dijelaskan Lewat Seremoni
Dalam sekitar satu setengah tahun pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo tercatat melakukan puluhan kunjungan luar negeri. Intensitas itu menunjukkan bahwa Indonesia sedang berupaya memainkan peran lebih aktif di tengah perubahan peta kekuatan dunia.
Namun, aktivitas diplomasi yang tampak di ruang publik sering kali berhenti pada potongan gambar: pertemuan bilateral, foto bersama kepala negara, sambutan resmi, atau kehadiran dalam forum internasional. Penjelasan mengenai kepentingan strategis di balik agenda tersebut kerap tidak sampai secara utuh kepada masyarakat.
Padahal, diplomasi tidak selalu menghasilkan manfaat yang langsung terlihat seperti pembangunan fisik atau bantuan sosial. Hasil diplomasi kerap berbentuk ruang negosiasi, penguatan posisi tawar, perluasan kerja sama, perlindungan kepentingan nasional, dan kemampuan negara menjaga pilihan di tengah tekanan global.
Karena itu, narasi publik menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri. Tanpa penjelasan yang konsisten, diplomasi mudah dianggap sebagai perjalanan luar negeri biasa. Bahkan, di tengah derasnya opini digital, narasi yang tidak lengkap dapat dikalahkan oleh komentar yang lebih sederhana, emosional, dan cepat viral.
Anggy menilai pemerintah membutuhkan cara komunikasi yang tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa langkah itu penting. Diplomasi perlu diterjemahkan ke dalam isu yang dekat dengan warga, seperti ekonomi, investasi, keamanan, energi, dan peluang kerja.
Informasi lebih lengkap mengenai diskusi tersebut dapat dilihat melalui laporan diplomasi Indonesia di era Prabowo yang menjadi salah satu rujukan pembahasan publik terkait arah politik luar negeri saat ini.
Indonesia Perlu Aktif di Tengah Fragmentasi Global
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menjelaskan bahwa fragmentasi geopolitik global semakin terasa. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, risiko dari perubahan tersebut tidak lagi berada jauh di luar negeri, tetapi dapat berdampak langsung pada kepentingan nasional.
Dalam situasi seperti itu, Indonesia tidak memiliki banyak ruang untuk bersikap pasif. Negara perlu aktif membaca arah perubahan, menjaga komunikasi dengan berbagai pihak, dan memastikan kepentingan nasional tetap memiliki ruang gerak.
Aloysius menilai prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi dasar penting. Namun, dalam praktiknya, Indonesia juga perlu menggunakan pendekatan yang fleksibel. Dalam kajian hubungan internasional, pendekatan semacam itu dikenal sebagai hedging, yakni menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa sepenuhnya masuk ke satu kubu tertentu.
Pendekatan tersebut menjadi relevan karena Indonesia berada di antara berbagai kepentingan besar. Di satu sisi, Indonesia perlu menjaga hubungan ekonomi dan politik dengan banyak negara. Di sisi lain, Indonesia juga harus memastikan tidak terseret terlalu jauh ke dalam persaingan kekuatan global.
Kehadiran Indonesia di forum seperti G20, ASEAN, maupun BRICS karena itu tidak dapat hanya dilihat sebagai agenda kumpul internasional. Di baliknya terdapat kepentingan untuk mempertahankan ruang diplomatik, membuka peluang kerja sama, dan menjaga posisi Indonesia di tengah kompetisi dunia yang semakin keras.
Diplomasi Harus Dipahami Masyarakat, Bukan Hanya Elite
Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, menjelaskan bahwa pendekatan hedging kini berkembang menjadi resilience-based hedging. Artinya, fleksibilitas hubungan luar negeri harus berjalan bersama penguatan kapasitas domestik.
Dengan pendekatan itu, Indonesia tidak hanya menjaga relasi dengan berbagai kekuatan dunia, tetapi juga memperkuat daya tahan dalam negeri agar tidak mudah terdampak gejolak global. Ketahanan domestik menjadi bagian dari strategi diplomasi, bukan urusan yang berdiri sendiri.
Masalahnya, strategi semacam itu sering kali sulit dipahami publik karena disampaikan dalam bahasa yang terlalu teknokratis. Banyak istilah diplomasi terasa jauh dari pengalaman sehari-hari masyarakat. Akibatnya, kebijakan luar negeri cenderung berhenti sebagai percakapan di level elite.
Padahal, pada era digital, komunikasi publik tidak bisa diposisikan sebagai pelengkap. Ia harus menjadi bagian dari diplomasi itu sendiri. Negara perlu hadir dengan penjelasan yang substantif, bukan sekadar ramai di media sosial atau mengandalkan narasi defensif.
Jika narasi diplomasi hanya dibangun melalui pendengung atau respons yang reaktif, risiko polarisasi justru meningkat. Publik mungkin ramai membicarakan diplomasi, tetapi tidak benar-benar memahami arah dan kepentingan yang sedang dijalankan negara.
Karena itu, tantangan diplomasi Indonesia hari ini bergerak di dua medan sekaligus. Di luar negeri, Indonesia harus menghadapi dunia yang kian kompetitif. Di dalam negeri, pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami alasan di balik langkah-langkah diplomatik yang ditempuh.
Diplomasi yang kuat tidak hanya diukur dari seberapa sering Indonesia hadir dalam forum internasional atau seberapa banyak pemimpin negara yang ditemui. Diplomasi juga perlu dinilai dari seberapa jauh publik memahami bahwa langkah tersebut berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keamanan, stabilitas, dan masa depan Indonesia sendiri.
Â
