Pemerintah Belum Siap Pindah Total ke Ibu Kota Nusantara Menurut DPRD DKI Jakarta
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Jakarta masih sebagai ibu kota negara menunjukkan bahwa pemerintah belum siap untuk memindahkan pusat pemerintahan secara penuh ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Infrastruktur Pendukung Belum Siap
Menurut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, atau yang akrab disapa MTZ, belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota menjadi indikasi bahwa kesiapan pemerintah untuk perpindahan total masih belum matang. MTZ juga menyoroti bahwa infrastruktur pendukung di kawasan IKN seperti air, transportasi, dan kesiapan masyarakat yang pindah masih menjadi kendala utama.
MTZ menambahkan bahwa sektor pendidikan di IKN juga belum siap karena kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, faktor politik juga turut memengaruhi kelambatan proses pemindahan ibu kota negara, di mana belum semua pemangku kepentingan, termasuk anggota legislatif, menunjukkan kesiapan untuk berpindah ke IKN.
IKN Masih dalam Tahap Konsolidasi
MTZ melihat bahwa kondisi IKN saat ini masih berada pada tahap konsolidasi dan belum dapat dianggap sebagai ibu kota operasional pemerintahan secara penuh. Selama belum ada keputusan resmi pemerintah terkait pindahnya pusat pemerintahan secara menyeluruh, Jakarta tetap akan diakui sebagai ibu kota negara secara konstitusional.
