Mantan Kepala BAIS TNI: DPR Tidak Cocok Pilih Pimpinan Ombudsman RI
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B. Ponto, meminta Majelis Etik Ombudsman RI untuk tidak mengandalkan DPR dalam proses penentuan pengganti pimpinan Ombudsman.
Ponto menilai bahwa proses seleksi sebelumnya sudah berjalan dengan baik dan tidak perlu dikembalikan ke lembaga politik seperti DPR. Menurutnya, mempercayakan hal ini kembali ke DPR dapat menyebabkan terjadinya konflik baru tanpa dasar hukum yang jelas.
Kondisi Ombudsman RI Perlu Penyelamatan
Saat ini, Ombudsman RI sedang mengalami tantangan serius setelah beberapa pimpinannya terjerat persoalan hukum. Ponto menekankan pentingnya langkah cepat dan objektif untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pelayanan publik ini.
Jika proses kembali diserahkan kepada DPR, Ponto khawatir kepentingan politik akan mengalahkan obyektivitas dalam menunjuk pimpinan Ombudsman RI. Hal ini bisa merugikan lembaga independen yang seharusnya berdiri tanpa intervensi politik.
Presiden Sebagai Pilihan yang Lebih Tepat
Ponto menyarankan agar Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menggunakan diskresi untuk memilih dari calon cadangan yang sudah ditetapkan dalam proses seleksi. Menurutnya, Presiden memiliki legitimasi konstitusional yang lebih sesuai untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas lembaga negara.
Ponto juga menekankan perlunya keberagaman dalam komposisi Ombudsman RI agar lembaga ini dapat mencerminkan berbagai latar belakang yang diperlukan. Menurutnya, Ombudsman seharusnya memiliki perwakilan dari berbagai bidang agar pengawasan pelayanan publik dapat dilakukan secara menyeluruh.
Sebelumnya, Ponto juga menyarankan agar Majelis Etik Ombudsman memeriksa pihak-pihak yang memberikan peringatan terhadap rekam jejak Hery Susanto, termasuk Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Panitia Seleksi telah mengetahui informasi tersebut sebelumnya.
