Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI mendorong agar kawasan industri tidak berhenti sebagai lokasi pabrik dan investasi. Kawasan tersebut diharapkan berkembang menjadi ekosistem bisnis yang melibatkan tenaga kerja lokal, masyarakat, industri kecil dan menengah (IKM), serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitarnya.
Anggota Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja Panja ke Karawang, Jawa Barat, Senin (5/10). Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Hendry mengatakan keberadaan kawasan industri harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar melalui hubungan yang lebih kuat antara sektor industri dan pelaku ekonomi lokal.
Industri perlu terhubung dengan masyarakat sekitar
Menurut Hendry, manfaat industri tidak seharusnya hanya berputar di dalam kawasan. Keterlibatan masyarakat perlu dibangun melalui pengembangan keterampilan, kemitraan, serta akses ke rantai pasok industri. Dengan cara itu, warga sekitar tidak hanya menjadi penonton ketika aktivitas industri berkembang.
“Ekosistem industri tidak akan lengkap jika masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Karena itu, keterlibatan tenaga kerja lokal, mitra, suplier, IKM dan UMKM perlu diperkuat melalui pengembangan keterampilan, kemitraan dan keterhubungan dengan rantai pasok industri tersebut,” ujar Hendry.
Ia menjelaskan, Panja juga memberi perhatian pada ketersediaan infrastruktur dan utilitas yang menopang operasional kawasan industri. Komponen tersebut meliputi listrik, gas, air baku, pengolahan limbah, telekomunikasi, jalan, serta konektivitas logistik.
Hendry menilai setiap layanan perlu memiliki standar pelayanan yang jelas. Kepastian tersebut dibutuhkan untuk menjaga produktivitas industri sekaligus memberikan kejelasan bagi pelaku usaha yang beroperasi di dalam kawasan.
TJSL diarahkan untuk pemberdayaan
Selain memperkuat hubungan industri dengan masyarakat, Panja mendorong perubahan pendekatan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Program tersebut dinilai perlu diarahkan pada pemberdayaan agar masyarakat dan pelaku usaha lokal memiliki kemampuan untuk berkembang secara lebih mandiri.
“Jangan hanya memberi ikan, tetapi berikan pancing,” kata Hendry.
Ia menyebut TJSL dapat diwujudkan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, sertifikasi, serta peningkatan kualitas produk. Program itu juga dapat membuka akses bagi UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan industri dan masuk ke dalam rantai pasok perusahaan.
Arah tersebut, kata Hendry, sejalan dengan materi pembahasan Panja RUU Kawasan Industri. Dalam rancangan regulasi itu, pengembangan sumber daya manusia industri, kemitraan dengan IKM dan UMKM, serta peran kawasan bagi masyarakat sekitar ditempatkan sebagai bagian penting.
Karena itu, keberhasilan kawasan industri tidak hanya diukur dari jumlah investasi atau perusahaan yang beroperasi. Penyerapan tenaga kerja lokal, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas masyarakat, dan terbentuknya rantai ekonomi di sekitar kawasan juga menjadi ukuran yang perlu diperhatikan.
“Industri harus tumbuh bersama lingkungan dan masyarakatnya. Semua sektor harus memiliki keterkaitan dan memberikan dampak positif,” ujar Hendry.
Panja RUU Kawasan Industri selanjutnya mendorong regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum serta dukungan layanan infrastruktur bagi investor, sembari membuka ruang bagi tenaga kerja lokal, mitra, suplier, IKM, UMKM, dan masyarakat untuk berkembang.

