Hunian vertikal terjangkau tidak cukup dibangun sebagai kumpulan unit tempat tinggal. Menurut Wakil Dekan Bidang Riset dan Program PhD NUS Business School, Prof. Sing Tien Foo, keberhasilannya juga ditentukan oleh ekosistem sosial, fasilitas publik, serta peluang mobilitas yang tercipta di dalam kawasan tersebut.
“Ini bukan sekadar membangun perumahan. Membangun rumah secara fisik relatif mudah. Yang lebih penting adalah membangun komunitas dan masyarakat, serta memastikan tersedia sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan yang lengkap. Ini sangat penting,” kata Tien Foo di Singapura, Rabu.
Hunian dan komunitas harus dirancang bersamaan
Tien Foo mencontohkan pengalaman Singapura saat pemerintah memindahkan masyarakat dari kampung-kampung ke kawasan permukiman baru. Pada masa itu, banyak rumah tradisional belum memiliki sanitasi yang layak, termasuk toilet memadai dan akses terhadap air bersih.
Keterbatasan lahan kemudian mendorong Singapura mengembangkan hunian vertikal sebagai solusi. Pemerintah mulai merencanakan pembangunan satellite towns atau kota-kota satelit dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal.
Menurut Tien Foo, kawasan baru juga harus mampu menopang kehidupan masyarakat melalui sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan. Perencanaan tersebut penting agar hunian vertikal benar-benar menarik bagi warga, bukan sekadar menjadi pilihan karena keterbatasan tempat tinggal.
Sistem perumahan Singapura juga dirancang untuk mendukung integrasi sosial. Sebagai negara dengan masyarakat yang memiliki latar belakang etnis beragam, Singapura menerapkan kebijakan kuota etnis pada perumahan publik yang dikelola Housing & Development Board (HDB). Kebijakan itu ditujukan untuk mencegah terkonsentrasinya kelompok etnis tertentu dalam satu blok dan menjaga komposisi masyarakat yang lebih beragam.
Perumahan publik dan mobilitas antargenerasi
Tien Foo menyebut penyediaan hunian yang layak dan berkualitas berkaitan dengan mobilitas sosial antargenerasi. Dalam konsep housing ladder, seseorang yang tumbuh di lingkungan perumahan yang baik memiliki peluang untuk menempati hunian yang lebih besar atau lebih berkualitas pada generasi berikutnya.
Ia mengatakan penelitian yang dilakukan menunjukkan sekitar 60 persen anak dari keluarga yang tinggal di perumahan publik Singapura kemudian menempati hunian yang lebih besar atau lebih baik dibandingkan orangtuanya. Menurut Tien Foo, kondisi itu mencerminkan kemajuan sosial sekaligus mobilitas pendapatan antargenerasi.
“Kami telah melakukan beberapa penelitian. Mereka yang tinggal di perumahan publik, pada generasi anak-anaknya, sekitar 60 persen di antaranya tinggal di hunian yang lebih besar atau lebih baik dibandingkan orangtua mereka. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan sosial,” kata Tien Foo, yang juga merupakan Profesor Pemegang Gelar Kehormatan Provost’s Chair di Departemen Real Estate NUS Business School.
Pengalaman tersebut turut ditopang kebijakan pemerintah dalam menyediakan lahan. Tien Foo menjelaskan, Singapura menerapkan land acquisition atau pengadaan lahan, termasuk melalui pengadaan wajib (compulsory land acquisition) dengan memberikan kompensasi kepada pemilik.
Lahan yang diperoleh digunakan untuk berbagai kepentingan publik, termasuk pembangunan perumahan dan infrastruktur. Pada awal 1960-an, mayoritas lahan Singapura masih dimiliki pihak swasta. Kini, lebih dari 80 persen lahan negara itu berada dalam kepemilikan pemerintah.
Namun, Tien Foo mengingatkan bahwa tidak semua negara memiliki fleksibilitas serupa dalam penguasaan lahan. Jika lahan pemerintah terbatas, pembangunan perumahan publik dapat terdorong ke lokasi yang jauh dari pusat kota dan kawasan perkantoran. Tantangannya adalah meyakinkan masyarakat untuk pindah ke kawasan yang berkualitas, tetapi jauh dari pusat aktivitas ekonomi.
“Itulah persoalan yang saat ini juga dihadapi Hong Kong ketika berupaya memindahkan masyarakat ke New Territories. Sangat sulit untuk meyakinkan masyarakat agar mau pindah ke sana,” kata Tien Foo.

