Pemerintah RI Minta Pekerja Migran Patuhi Aturan Negara Tujuan

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin meminta pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri mematuhi aturan negara penempatan dan menghormati kontrak kerja. Pesan itu disampaikan saat melepas 357 PMI tujuan Korea Selatan dan Jerman melalui skema Government to Government (G to G) di BBPPMPV Bispar, Depok, Jawa Barat, Senin.

Mukhtarudin menekankan pentingnya disiplin, kemampuan beradaptasi, serta penghormatan terhadap budaya dan lingkungan kerja di negara tujuan. Menurut dia, sikap tersebut diperlukan agar hubungan kerja tetap berjalan sesuai kesepakatan dan kepercayaan pemberi kerja dapat terjaga.

4.230 PMI mengundurkan diri dari pemberi kerja

Kementerian P2MI mencatat 4.230 PMI mengundurkan diri dari pemberi kerja sepanjang 2021 hingga 30 April 2026. Angka itu menjadi perhatian pemerintah dalam mengingatkan pekerja migran mengenai konsekuensi dari kesepakatan kerja yang telah dibuat.

“Data ini menjadi pengingat bagi para pekerja agar menjaga kepercayaan pemberi kerja dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat,” kata Mukhtarudin dalam keterangannya.

Ia juga mengingatkan PMI untuk meningkatkan kompetensi selama bekerja di luar negeri. Pengalaman dan keterampilan yang diperoleh, kata dia, diharapkan dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke Indonesia serta mendukung pembangunan nasional.

Selain menjalankan kewajiban pekerjaan, para PMI diminta menjaga nama baik Indonesia. Mukhtarudin mengingatkan mereka agar tidak hanya berfokus pada penghasilan, tetapi juga memanfaatkan masa kerja di luar negeri untuk memperkuat pengetahuan, kemampuan, dan persiapan masa depan.

“Jagalah nama baik bangsa dan negara, serta jadikan pengalaman bekerja di luar negeri sebagai bekal untuk kembali ke Tanah Air dengan ilmu, keterampilan, dan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Diminta mengelola penghasilan dan menghindari penipuan digital

Mukhtarudin meminta pekerja migran mengelola pendapatan secara bijak melalui perencanaan keuangan yang matang. Mereka juga diminta meningkatkan pendidikan dan keterampilan serta menjauhi judi daring, penipuan digital, dan phishing.

Untuk mendukung pengelolaan penghasilan, kementerian telah menyiapkan Buku Saku Literasi Keuangan. Buku tersebut memuat panduan mengenai cara mengatur penghasilan dan memanfaatkan remitansi.

Bekal literasi keuangan itu disampaikan sebagai bagian dari persiapan PMI agar pendapatan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri dapat dikelola secara terencana. Pemerintah juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital yang dapat merugikan pekerja migran.

Bagi PMI yang menghadapi kendala selama bekerja di luar negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp di nomor 0811-8080-141.

Source link

Hot Topics

Related Articles