UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan menyiapkan sejumlah fasilitas inkubasi tanpa biaya untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengembangkan bisnisnya. Layanan tersebut mencakup rumah kemasan, studio podcast, serta pendampingan rutin melalui program Senin Ceria dan Kamis Manis.
Konsultan UPT PLUT Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Bahtiar Baso, mengatakan fasilitas itu menjadi bagian dari upaya memperluas dukungan bagi UMKM di daerah. Hingga kini, layanan PLUT telah memfasilitasi 152 kuota sertifikasi halal reguler dan melayani lebih dari 4.500 UMKM di Sulawesi Selatan.
Transformasi layanan untuk UMKM
Bahtiar menyampaikan informasi tersebut dalam Webinas ASN Adaktif yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel. Dalam forum itu, ia juga memaparkan kondisi sektor usaha di Sulsel yang masih didominasi oleh usaha mikro. Porsi usaha mikro tercatat mencapai 99,53 persen, sementara 36 persen koperasi masih berada dalam kondisi tidak aktif.
Menurut Bahtiar, kondisi tersebut membutuhkan perubahan pendekatan dalam pelayanan publik. Karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Sulsel mendorong penerapan konsep New PLUT dengan layanan satu atap atau one stop service.
“Kami di Dinas Koperasi dan UKM mendorong paradigma baru dengan pelayanan satu atap one stop service. Pendampingan tidak lagi pasif menunggu bola di loket, melainkan proaktif, personal, dan berkelanjutan,” kata Bahtiar.
Melalui pendekatan itu, pendampingan diharapkan tidak berhenti pada layanan administratif, tetapi berlangsung secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pelaku UMKM. Fasilitas inkubasi, konsultasi, dan program pendampingan menjadi bagian dari layanan yang disiapkan untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha.
Tantangan ekspor dan pencatatan asal komoditas
Dalam webinar yang sama, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Nining Wahyuni menyoroti persoalan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha, khususnya kinerja ekspor. Ia menyebut nilai ekspor melalui pelabuhan di Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar 22,34 persen.
Penurunan itu, menurut Nining, dipengaruhi kendala ketiadaan Surat Keterangan Asal (SKA) pada sejumlah komoditas unggulan non-kopi. Dokumen tersebut berkaitan dengan pencatatan daerah asal barang yang diekspor.
Nining menegaskan bahwa ukuran keberhasilan aparatur sipil negara tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kegiatan atau izin yang diterbitkan. Dampak ekonomi dari layanan juga harus dapat dibuktikan melalui peningkatan kapasitas bisnis, legalitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), serta terjadinya pembelian berulang.
“Orientasi ASN bukan lagi sekadar kegiatan selesai atau menghitung berapa izin yang terbit, tetapi bagaimana manfaat ekonomi dapat dibuktikan melalui peningkatan kapasitas bisnis, legalitas HAKI, dan terjadinya pembelian berulang,” ujar Nining.
Untuk merespons persoalan pencatatan asal komoditas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur kepada pemerintah kabupaten dan kota. Edaran itu mengatur agar seluruh komoditas yang diekspor wajib mencatatkan daerah asalnya.
Webinar ditutup dengan diskusi interaktif. Peserta menggunakan sesi tersebut untuk berkonsultasi mengenai strategi mengatasi berbagai kendala pengembangan koperasi dan UMKM di wilayah masing-masing.

