DPRK Temukan Harga TBS Aceh Jaya di Bawah Ketetapan Pemerintah

DPRK Aceh Jaya menemukan sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) membeli tandan buah segar (TBS) milik petani di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Temuan itu terungkap dalam inspeksi mendadak yang dilakukan anggota DPRK Aceh Jaya bersama Dinas Pertanian Aceh Jaya ke sejumlah perusahaan pengolahan sawit.

Anggota DPRK Aceh Jaya, Fitra Akhyar, mengatakan pemerintah telah menegaskan harga TBS kelapa sawit tidak boleh dibeli di bawah Rp3.000 per kilogram. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan masih ada perusahaan yang menerapkan harga lebih rendah dari ketentuan tersebut.

Harga pembelian berbeda antar-PKS

Sidak tersebut dilakukan Fitra Akhyar dan Abdul Muthalib bersama Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya Dailami. Mereka mendatangi tiga PKS, yakni PT Syaukat Agro, PT Juli Prima, dan PT ASN.

Berdasarkan ketetapan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan, harga TBS di Aceh Jaya berada pada kisaran Rp3.200 hingga Rp3.500 per kilogram. Akan tetapi, harga pembelian yang ditemukan di lapangan berada di bawah kisaran itu.

PT Syauqat tercatat membeli TBS dengan harga Rp2.990 per kilogram, sedangkan PT Juli Prima menetapkan Rp2.870 per kilogram. Sementara itu, PT ASN menerapkan harga berbeda berdasarkan jenis buah, yakni Rp3.290 per kilogram untuk tenera dan Rp2.930 per kilogram untuk dura.

Fitra menyebut sidak dilakukan setelah DPRK menerima keluhan masyarakat mengenai harga pembelian TBS yang dinilai tidak mengikuti ketentuan pemerintah. Menurut dia, persoalan tersebut perlu segera ditangani karena petani sawit menggantungkan pendapatan mereka dari hasil perkebunan.

“Kita sudah memberikan waktu kepada perusahaan yang masih membeli TBS di bawah harga ketetapan pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian,” ujar Fitra di Aceh Jaya, Jumat.

Perusahaan diberi waktu hingga Senin

DPRK Aceh Jaya memberikan batas waktu hingga Senin (2/11) kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyesuaikan harga pembelian TBS. Fitra menegaskan, seluruh PKS harus mematuhi kebijakan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Aceh terkait harga komoditas tersebut.

Ia mengatakan kepatuhan terhadap harga yang telah ditetapkan penting untuk menjaga kepentingan petani sekaligus mengurangi ketidakpastian pendapatan di tingkat perkebunan. DPRK juga berharap persoalan ini tidak berhenti pada sidak dan teguran, melainkan dilanjutkan dengan pengawasan serta evaluasi harga pembelian di setiap pabrik.

Fitra memperingatkan akan menempuh langkah lebih lanjut apabila perusahaan tidak memenuhi tenggat penyesuaian harga. “Kalau mereka masih tetap bersikeras dan tidak melakukan penyesuaian harga, maka kita akan laporkan secara langsung kepada Kementan,” tegasnya.

Source link

Hot Topics

Related Articles